Program Makan Gratis: Desa Jadi Subjek atau Sekadar Penonton?

Jakarta [DESA MERDEKA] – Alokasi raksasa sebesar Rp171 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi ujian nyata bagi kedaulatan ekonomi desa. Jajak pendapat terbaru yang dirilis oleh jaringan pegiat desa menunjukkan realitas pahit: sekitar 70% Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum terlibat dalam rantai pasok program strategis nasional ini.

Dalam diskusi “Ngobrol Desa” Episode 216, Ketua RPDN, Suryokoco Suryoputro (Pak Dhe), mengungkapkan bahwa meski anggaran MBG menyasar 22,9 juta penerima, manfaat ekonominya justru lebih banyak dinikmati oleh vendor besar dari luar desa. Desa saat ini cenderung hanya diposisikan sebagai titik distribusi logistik, bukan sebagai produsen atau pengelola.

“Aktor dominannya adalah vendor luar yang punya modal dan jaringan. Sementara itu, UMKM lokal dan petani di desa justru terancam rugi karena ekosistem ekonomi kantin sekolah atau jajanan sekitar ikut tergerus,” ujar Pak Dhe dalam diskusi tersebut, Rabu (11/2/2026).

Ironi Ekonomi Desa: Siap Tapi Tak Dipercaya
Survei menunjukkan bahwa perangkat desa dan pengelola BUMDes sebenarnya memahami potensi ekonomi MBG. Namun, terdapat hambatan besar berupa “krisis kepercayaan” dari pemegang kebijakan terhadap kapasitas desa.

Beberapa temuan krusial dari lapangan meliputi:

Keterlibatan Minim: Mayoritas Satuan Pelayanan Makan Bergizi (SPMB) dikelola oleh yayasan atau entitas non-lokal.
Dampak Negatif UMKM: Pedagang kecil di sekitar sekolah kehilangan omzet karena kebutuhan makan siswa sudah terpenuhi oleh paket bantuan.
Kendala Operasional: Adanya isu keterlambatan pencairan dana bagi BUMDes yang sudah mencoba masuk sebagai penyuplai.

Mandat Kemitraan: Solusi Agar Desa Berdaya
Pegiat desa mendorong agar pemerintah tidak hanya berhenti pada nota kesepahaman (MoU) antara kementerian, tetapi mewajibkan kemitraan teknis dengan BUMDes di level implementasi. Desa harus didorong menjadi penyedia bahan pangan lokal (beras, sayur, telur) serta pengelola logistik dapur.

Panudi Sukoharjo, selaku pemandu diskusi, menambahkan bahwa keberhasilan MBG seharusnya diukur dari dua sisi: perbaikan gizi anak dan penguatan ekonomi warga. Tanpa keterlibatan aktif desa sebagai subjek, program ini dikhawatirkan hanya menjadi jalur perputaran uang bagi pengusaha besar, sementara desa tetap menjadi penonton di rumah sendiri.