Solok, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Di tengah sejuknya udara Alahan Panjang, Kabupaten Solok, puluhan jurnalis dan kreator konten berkumpul selama tiga hari sejak Jumat (20/11/2026). Mereka mengikuti Bootcamp Penguatan Kapasitas Jurnalis dan Kreator Konten dalam Ekosistem Penyiaran di Sumatera Barat, sebuah hajatan yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar dengan sokongan anggaran pokok pikiran (Pokir) Ketua DPRD Sumbar, Muhidi.
Di atas panggung pembukaan, narasi yang mengalir terdengar seragam dan normatif. Komisioner KPID Sumbar, Jonnedi, mengingatkan bahwa derasnya arus informasi digital tidak boleh membuat pelaku media abai terhadap tanggung jawab sosial. Keberhasilan sebuah karya, menurutnya, bukan diukur dari viralitas semata, melainkan manfaatnya bagi publik. Senada, Ketua KPID Sumbar Yusrin Trinanda menyinggung soal batasan hukum, etika, serta dinamika revisi Undang-Undang Penyiaran.
Namun, jika ditarik keluar dari ruang pertemuan Asbun Resort dan dibenturkan dengan data lapangan, bootcamp penghujung tahun ini memantik pertanyaan mendasar: sejauh mana urgensi dan ketepatan sasarannya bagi ekosistem informasi di Sumatera Barat?
Realitas Digital vs Krisis Penyiaran Lokal
Secara sosiologis, menyasar pembuat konten digital memang tampak relevan dengan perubahan perilaku masyarakat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 94,13 persen rumah tangga di Sumatera Barat telah mengakses internet—melampaui rata-rata nasional sebesar 91,66 persen. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2026 juga menempatkan penetrasi internet individu di Sumbar pada angka 77,67 persen. Artinya, ruang digital kini memang menjadi saluran informasi utama warga.
Kendati demikian, kecakapan digital masyarakat Sumatera Barat sebenarnya bukan berada pada titik darurat. Dalam pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kementerian Komunikasi dan Digital, Sumatera Barat bertengger di peringkat ke-8 nasional dengan skor 49,70, jauh di atas rata-rata nasional 44,53.
Ironisnya, ketika KPID sibuk mengedukasi kreator media sosial soal bahaya konten negatif, masalah paling genting di halaman rumah KPID sendiri justru terkesan sunyi dari sorotan. Berdasarkan data KPID dan Satu Data Komdigi, terdapat sekitar 88 lembaga penyiaran televisi dan radio lokal yang beroperasi di Sumatera Barat. Sejak peralihan siaran analog ke digital (Analog Switch Off), puluhan lembaga penyiaran lokal ini berjibaku menghadapi krisis model bisnis, tingginya biaya sewa multiplexing (MUX), hingga seretnya kue iklan yang tersedot platform digital global. Belum lagi regulasi daerah perlindungan konten lokal yang tak kunjung tuntas implementasinya.
Wilayah Abu-Abu Regulasi dan Anggaran Pokir
Persoalan berikutnya menyentuh aspek legalitas kewenangan dan tata kelola anggaran. Merujuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), mandat pengawasan KPID terbatas pada lembaga penyiaran konvensional yang menggunakan frekuensi publik—yakni televisi dan radio.
KPID tidak memiliki instrumen hukum, standar evaluasi, maupun wewenang menjatuhkan sanksi kepada kreator konten di TikTok, Instagram, atau YouTube. Begitu pula terhadap produk jurnalistik pers yang sepenuhnya berada di bawah payung Dewan Pers. Alhasil, pesan kepatuhan regulasi yang disampaikan KPID kepada kreator konten media sosial hanya berhenti sebagai seruan moral tanpa daya ikat.
Di sisi lain, masuknya dana Pokir Ketua DPRD Sumbar ke dalam kegiatan ini merupakan potret dari penyusutan fiskal daerah. Pada tahun anggaran 2026, pagu induk Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Sumbar—induk sekretariat anggaran KPID—menyusut sekitar Rp8,9 miliar dari Rp37,36 miliar pada 2025 menjadi Rp28,46 miliar.
Keterbatasan anggaran murni itulah yang mendorong jajaran KPID Sumbar bermanuver. Dalam catatan pertemuan resmi pada Juli 2026, pimpinan KPID menemui Ketua DPRD Sumbar untuk memaparkan minimnya dukungan anggaran operasional. Kesepakatan politik tersebut berbuah alokasi pada APBD Perubahan 2026 yang disahkan akhir September lalu, lalu dieksekusi secara maraton pada November—mulai dari literasi media untuk UMKM hingga bootcamp jurnalis dan kreator konten.
Secara prosedural, skema ini sah menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 karena dikemas sebagai program pelatihan di organisasi perangkat daerah terkait melalui celah perubahan RKPD. Namun secara etika tata kelola, dana Pokir yang sejatinya dirancang untuk menampung aspirasi konstituen lewat reses, di sini bertransformasi menjadi penyambung napas program mitra kelembagaan.
Pekerjaan Rumah Jurnalisme Lokal yang Terlewat
Jika tujuannya benar-benar memperkuat kapasitas jurnalisme di Sumatera Barat, data organisasi profesi dan Dewan Pers menunjukkan kebutuhan yang jauh lebih mendesak daripada sekadar seminar tiga hari di lokasi wisata.
Berdasarkan data Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Barat pada Agustus 2026, terdapat sekitar 3.000 orang yang beraktivitas sebagai wartawan di provinsi ini. Namun, hanya sekitar 600 orang atau 20 persen di antaranya yang tercatat sebagai anggota resmi organisasi profesi terbesar tersebut, dengan jumlah pemegang sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang jauh lebih sedikit lagi karena terbatasnya kuota uji bersubsidi.
Ketimpangan serupa terlihat pada tingkat institusi media. Dari ratusan portal berita daring yang bermunculan di Sumatera Barat, data Dewan Pers mencatat hanya sekitar 70 perusahaan pers yang lolos verifikasi administrasi maupun faktual. Padahal, syarat mutlak agar media lokal bisa bekerja sama secara resmi dengan pemerintah daerah adalah kepemilikan sertifikat UKW bagi wartawan serta status terverifikasi dari Dewan Pers.
Berbeda dengan UKW yang menguji praktik lapangan secara ketat dan menerbitkan sertifikat kompetensi nasional, bootcamp penyiaran hanya menghasilkan sertifikat kepesertaan seremonial tanpa indikator dampak pasca-acara.
Pada akhirnya, bootcamp di Alahan Panjang ini memang berhasil mempertemukan kepentingan tiga pihak sekaligus: pemenuhan serapan kinerja KPID di akhir tahun, penyaluran aspirasi Pokir legislatif, dan ruang jejaring bagi peserta. Namun, selama anggaran publik belum diarahkan pada penguatan sertifikasi kompetensi wartawan dan penyelamatan ekosistem TV-radio lokal, penguatan kualitas informasi di Ranah Minang tampaknya masih akan berjalan di tempat.


















Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.