Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Alarm darurat itu akhirnya dibunyikan dari Istana Gubernur di Padang, Kamis (19/11/2026). Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, mengumpulkan para bupati dan wali kota dalam sebuah rapat koordinasi terbatas. Pesannya tegas, bahkan cenderung getir. Ranah Minang tidak lagi sekadar menjadi persimpangan lalu lintas barang haram, melainkan sudah mulai bergeser menjadi wilayah produksi.
Pergeseran status dari jalur lintasan menjadi dapur produksi adalah lompatan bahaya yang luar biasa. Dalam literatur kriminologi dan kebijakan narkotika internasional, fenomena ini dikenal sebagai The Balloon Effect. Ibarat balon yang diremas di satu sisi, udara di dalamnya tidak menghilang, melainkan menekan dan menggelembung di sisi lain yang lebih longgar. Ketika pengawasan di sentra-sentra lama di ujung utara Sumatera diperketat, jaringan produksi mencari ruang vakum baru. Bukit-bukit terpencil dan lembah-lembah agraris yang sunyi di Sumatera Barat rupanya terbaca sebagai lahan subur yang menjanjikan.
Di atas meja rapat, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumbar menyodorkan tumpukan angka yang membuat siapa pun bergidik. Berdasarkan proyeksi Survei Prevalensi Nasional 2025, diperkirakan ada 85.666 anak muda Sumbar berusia 15 hingga 24 tahun yang terpapar narkoba. Pada saat yang sama, peta kerawanan mencatat 206 nagari dan kelurahan masuk dalam zona rawan, dengan sembilan di antaranya menyandang status paling merah: kategori bahaya.
Namun, begitu angka-angka ancaman itu disandingkan dengan kapasitas infrastruktur negara di lapangan, terlihat sebuah jurang yang menganga.
Dari 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat, layanan resmi BNN tingkat daerah (BNNK) baru berdiri di empat wilayah: Kabupaten Solok, Pasaman Barat, Kota Sawahlunto, dan Kota Payakumbuh.
Artinya, hampir 80 persen wilayah administratif Sumbar—termasuk pusat urban padat seperti Kota Padang maupun koridor perbatasan krusial seperti Pasaman, Lima Puluh Kota, dan Dharmasraya—tidak memiliki kantor BNNK fisik.
Kondisi di hilir pun tak kalah sesak. Dari 45 Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang terdaftar di atas kertas, hanya sekitar lima hingga enam fasilitas yang benar-benar aktif merawat pasien. Bayangkan sebuah kapal bocor dengan puluhan ribu penumpang yang butuh pelampung, tetapi sekoci yang layak pakai hanya tersedia lima unit.
Di titik inilah dilema tata kelola pemerintahan muncul ke permukaan. Ketika aparat vertikal kekurangan kaki dan fasilitas rehabilitasi nyaris lumpuh, negara mencari jalan keluar dengan melemparkan bola tanggung jawab ke tengah masyarakat. Muncul dorongan agar program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) diperkuat lewat gotong royong nagari, pembentukan penggiat lokal, hingga memasukkan materi antinarkoba ke mata pelajaran PPKN dan PJOK di sekolah.
Kriminolog kenamaan David Garland menyebut pola ini sebagai Responsibilization Strategy—sebuah strategi ketika negara yang kewalahan secara anggaran dan personel mengalihkan beban keamanan kepada komunitas, sekolah, dan keluarga. Gotong royong tentu nilai luhur yang berakar kuat dalam budaya Minangkabau. Untuk membentengi remaja dari kenakalan tingkat awal, pendekatan berbasis surau dan nagari masih punya taji.
Masalahnya, yang dihadapi hari ini bukan sekadar kenakalan remaja. Ini adalah kejahatan terorganisir dengan perputaran uang raksasa.
Peraih Nobel Ekonomi Gary Becker lewat Rational Choice Theory mengingatkan bahwa pelaku kejahatan bekerja menggunakan kalkulator ekonomi, bukan timbangan moral. Bagi petani di lereng perbukitan yang terhimpit kebutuhan hidup atau pemuda pengangguran di wilayah perbatasan, menanam atau mengangkut “emas hijau” menawarkan imbal hasil instan yang jauh melampaui insentif pelatihan UMKM tingkat nagari.
Di sisi lain, mengharapkan perangkat nagari atau warga sipil menjadi mata-mata melawan sindikat bermodal besar tanpa perlindungan hukum dan fisik yang memadai sama saja menyuruh mereka bertarung dengan tangan kosong.
Lantas, mengapa birokrasi kita tetap lebih nyaman berkutat pada imbauan, rapat koordinasi, dan sosialisasi sekolah? Jawabannya ada pada napas fiskal daerah yang sedang tersengal.
Postur APBD Sumatera Barat dalam dua tahun terakhir memang sedang tidak baik-baik saja. Ketergantungan pada dana transfer pusat masih menembus angka di atas 77 persen, sementara hampir 60 persen belanja habis tersedot untuk menggaji pegawai, menyisakan ruang belanja modal yang sangat sempit.
Di tengah tekanan defisit dan kebutuhan pemulihan infrastruktur pascabencana, membangun gedung rehabilitasi baru atau menghibahkan operasional untuk 15 kantor BNNK adalah kemewahan yang sulit diwujudkan.
Dalam kondisi kas yang cekak, pakar kebijakan publik Thomas R. Dye dan Murray Edelman menjelaskan bahwa birokrasi cenderung memilih Symbolic Policy atau kebijakan simbolik. Penyuluhan dan integrasi kurikulum adalah instrumen yang paling murah secara biaya marginal, sekaligus paling aman secara administratif.
Para pakar tata kelola dari Harvard—Matt Andrews, Lant Pritchett, dan Michael Woolcock—menyebut gejala ini sebagai Isomorphic Mimicry: birokrasi sangat lihai meniru bentuk-bentuk program yang tampak rapi di atas kertas, lengkap dengan daftar hadir, spanduk acara, dan laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang mulus diaudit, meski fungsi substansialnya untuk memutus rantai bandar masih berjalan di tempat.
Tentu saja, gerakan sosialisasi dan sinergi nagari yang digagas Pemprov dan BNNP Sumbar tetap patut diapresiasi sebagai langkah menjaga kesadaran kolektif agar masyarakat tidak apatis. Pendidikan karakter di sekolah adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh berhenti.
Namun, kita juga perlu jujur menatap realitas. Selama pembiayaan alternatif untuk penguatan intelijen perbatasan, deteksi dini lahan terpencil, serta pemiskinan bandar lewat pasal pencucian uang (TPPU) belum menjadi panglima, penanganan narkoba di Ranah Minang akan terus terjebak dalam pola reaktif. Aparat di lapangan—terutama Satresnarkoba kepolisian yang selama ini memikul lebih dari 80 persen beban pengungkapan kasus—akan terus sibuk memunguti kurir di hilir, sementara dapur produksi di hulu tetap mengepul tenang.
Spanduk imbauan dan gotong royong warga bisa menjaga pagar rumah tetap tertutup. Tetapi untuk merobohkan benteng sindikat emas hijau, negara tidak bisa hanya hadir lewat nasihat.


















Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.