Bima, Nusa Tenggara Barat [DESA MERDEKA] – Hujan yang turun di perbatasan Desa Dadibou dan Desa Kalampa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, pada pertengahan November 2026 mestinya menjadi momen bermain yang biasa saja bagi anak-anak muda setempat. Namun, candaan yang berubah menjadi aksi saling ejek di tengah rintik hujan pada Senin (16/11) sore itu justru berujung tragedi.
Sehari berselang, Selasa (17/11), area persawahan yang memisahkan kedua desa berubah menjadi arena saling serang. Sebuah peluru dari senapan angin atau senjata api rakitan melesat, merenggut nyawa Rizky (20)—seorang pemuda yang justru berasal dari desa tetangga, Desa Risa. Dua warga Kalampa lainnya terkapar terkena anak panah, sementara delapan gubuk sawah luluh lantak dibakar dan dirobohkan.
Di layar gawai dan halaman berita arus utama, peristiwa ini tampak seperti anomali yang sulit dicerna nalar: bagaimana mungkin ejekan sepele saat mandi hujan bisa dibayar dengan nyawa?
Namun, bagi siapa pun yang mau menengok ke belakang, insiden di Kecamatan Woha bukanlah ledakan tunggal yang muncul dari ruang hampa. Ejekan saat mandi hujan hanyalah percikan api kecil yang jatuh di atas tumpukan jerami kering yang telah menumpuk selama puluhan tahun.
Jejak Panjang di Balik Jerami Kering
Media sering kali terjebak dalam pola pemberitaan episodik—merekam dentuman bentrokan, menghitung korban, lalu beranjak pergi ketika aparat keamanan berhasil meredam suasana. Padahal, apabila linimasa ditarik tiga dekade ke belakang, bentrokan antara Dadibou dan Kalampa adalah episode lanjutan dari drama panjang yang terus berulang.
Catatan akademik dan arsip pemberitaan lokal merekam jejak yang konsisten. Pada 2006, dua desa bertetangga ini terlibat perang kampung terbuka yang meninggalkan luka mendalam. Enam tahun kemudian, tepatnya Oktober 2012, bentrokan besar kembali pecah di perbatasan yang sama, memaksa perempuan dan anak-anak mengungsi serta menewaskan satu warga. Rantai gesekan ini terus berlanjut pada rentang 2014 hingga 2016, melibatkan aliansi desa-desa sekitar seperti Samili, Godo, dan Risa.
Akarnya bahkan menghujam jauh lebih dalam dari sekadar catatan tiga puluh tahun terakhir. Sejarawan lokal mencatat bahwa segregasi dan ingatan kolektif antarwilayah di Bima sudah mulai terbentuk sejak era kolonial, salah satunya melalui peristiwa Perang Ngali, Dena, dan Kala pada 1908-1910. Saat itu, politik pecah-belah kolonial menciptakan garis batas psikologis mengenai siapa yang melawan dan siapa yang berpihak.
Ketika memasuki era Orde Baru, gesekan antarwilayah ini seolah hilang dari permukaan. Namun, ketenangan itu bersifat semu. Kontrol keamanan yang ketat membekukan konflik di permukaan, sementara penyeragaman struktur pemerintahan desa perlahan meminggirkan peran tetua adat. Mekanisme penyelesaian sengketa tradisional pun tumpul. Begitu keran Reformasi terbuka pada 1998 dan pengawasan melemah, bara lama itu menemukan oksigennya—kali ini dengan akses persenjataan yang jauh lebih mematikan, dari busur panah hingga senapan rakitan.
Ketika Solidaritas Bergeser Menjadi Fanatisme
Masyarakat Bima sebenarnya mewarisi filosofi hidup yang luhur: Maja Labo Dahu, yang bermakna rasa malu dan takut untuk berbuat salah atau merusak. Dalam tatanan sosial tradisional, masyarakat Mbojo juga menjunjung tinggi Mbolo Weki atau musyawarah mufakat.
Sayangnya, dalam pusaran konflik komunal, makna filosofis ini kerap mengalami pergeseran. Solidaritas klan (dou) yang sangat erat membuat batas antara masalah personal dan harga diri kolektif menjadi kabur. Ketika seorang pemuda merasa dipermalukan oleh pemuda desa sebelah, persoalan itu seketika bertransformasi menjadi urusan kehormatan seluruh kampung.
Di titik inilah upaya perdamaian sering kali menemui jalan buntu. Pendekatan penyelesaian konflik selama ini cenderung bersifat seremonial di tingkat elite. Para tokoh masyarakat dan aparat duduk bersama menandatangani ikrar damai, tetapi lupa menyentuh ruang batin kelompok pemuda yang menjadi aktor utama di lapangan.
Belajar dari Daerah Lain dan Harapan pada Gen Z
Indonesia sebenarnya memiliki banyak laboratorium perdamaian yang berhasil memutus siklus kekerasan komunal pasca-Reformasi. Di Maluku, ikatan adat Pela Gandong direvitalisasi melalui program Pela Pendidikan yang mempertemukan siswa dari dua kampung yang dulunya bermusuhan untuk belajar sejarah bersama. Di Poso, Sulawesi Tengah, Institut Mosintuwu mengumpulkan anak-anak muda lintas desa untuk membedah kembali sejarah konflik secara jujur, hingga mereka sadar bahwa permusuhan orang tua mereka bukanlah takdir abadi.
Pendekatan berbasis literasi sejarah seperti inilah yang justru sangat relevan dengan generasi muda hari ini, khususnya Gen Z. Tumbuh di era keterbukaan informasi, generasi muda desa pada dasarnya memiliki kecenderungan berpikir yang lebih pragmatis dan rasional. Mereka tidak mudah menelan mentah-mentah doktrin kebencian apabila disuguhi fakta yang utuh.
Melalui ruang dialog yang setara, anak-anak muda di Dadibou, Kalampa, dan desa-desa sekitarnya dapat diajak melihat sejarah secara jernih: bahwa leluhur mereka berasal dari rumpun budaya yang sama, dan puluhan tahun perang kampung tidak pernah melahirkan pemenang selain terhambatnya pembangunan desa serta rusaknya masa depan mereka sendiri.
Pada akhirnya, menjaga perbatasan desa dengan barikade aparat bersenjata hanya mampu menghentikan peluru untuk sementara waktu. Perdamaian yang awet baru akan tumbuh ketika generasi mudanya diberi ruang untuk memahami masa lalu mereka secara utuh – agar rintik hujan di perbatasan desa kembali menjadi milik anak-anak yang tertawa, bukan pemicu duka yang berulang.
Feature ini merupakan pengembangan jurnalistik atas hard news yg dirilis detikcom.



















Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.