Palu, Sulawesi Tengah [DESA MERDEKA] – Siang itu, Sabtu (14/11/2026), aula Universitas Muhammadiyah Palu dipadati ribuan peserta Tanwir Muhammadiyah Tahun 2026 dan Milad ke-114 Muhammadiyah. Dari balik podium, Presiden Prabowo Subianto menghentak perhatian hadirin dengan deretan angka bernilai triliunan rupiah. Di hadapan para tokoh organisasi dan tamu undangan, Kepala Negara memaparkan rencana besar untuk memutar arah uang negara dari ruang rapat birokrasi menuju daerah, ruang kelas, hingga kampung-kampung pesisir.
“Dalam waktu dekat, saya akan kucurkan tiap provinsi Rp100 miliar tambahan, ya. Iya, untuk ibu kota provinsi. Untuk tiap kabupaten minimal Rp20 miliar,” ujar Prabowo disambut perhatian peserta yang memenuhi ruangan.
Di atas kertas, janji dari podium Palu itu bersentuhan langsung dengan garis batas administratif Nusantara. Merujuk catatan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia terbentang atas 38 provinsi serta 514 kabupaten dan kota. Jika hitung-hitungan di mimbar tersebut diterjemahkan ke dalam pos anggaran, kas negara setidaknya perlu menyiapkan dana segar sebesar Rp14,08 triliun agar setiap daerah kebagian porsi sesuai janji.
Untuk menambal kebutuhan dana sebesar itu, Prabowo mengarahkan sorotannya pada dapur belanja pemerintah. Selama bertahun-tahun, ratusan kabupaten dan puluhan kementerian menjalankan pengadaan barang dan jasa secara sendiri-sendiri. Pola yang terpecah itu kerap memunculkan selisih harga untuk barang dengan spesifikasi yang sama persis.
Dari celah pengadaan yang terpisah-pisah itulah Prabowo menarik garis perkiraan: 30 persen dari belanja negara senilai Rp1.200 triliun menguap akibat penggelembungan harga. Jika sistem belanja disatukan, negara ditargetkan bisa mengamankan penghematan hingga Rp400 triliun.
Sementara di meja pencatatan Kementerian Keuangan, laporan realisasi APBN per Oktober 2026 memperlihatkan potret belanja yang tengah berjalan. Total belanja negara tercatat menyentuh Rp2.997,2 triliun dari pagu Rp3.842,7 triliun, dengan belanja barang pemerintah pusat berada di angka Rp545,3 triliun dari pagu Rp705 triliun.
Hasil penghematan dari meja pengadaan itu kemudian diarahkan menuju bangku-bangku sekolah di berbagai pelosok. Pemerintah menaikkan target perbaikan sekolah tahun 2026 dari semula 71.000 unit menjadi 88.000 unit. Angka ini menjadi pacuan tersendiri jika disandingkan dengan rekapitulasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang mencatat 55.451 satuan pendidikan telah direvitalisasi dari total 195.000 gedung rusak, menyisakan sekitar 32.549 sekolah yang harus dikejar sebelum pergantian tahun.
Dari ruang kelas, arah kebijakan bergerak menuju bibir pantai. Prabowo menargetkan pembangunan 1.000 hingga 1.200 desa nelayan pada penghujung 2026, yang akan berlanjut dengan tambahan 2.000 desa pada akhir 2027. Di lapangan, pengerjaan fisik tengah berlangsung. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan per November 2026 menunjukkan 100 kampung nelayan modern sudah rampung dan beroperasi, sementara para pekerja masih mengebut konstruksi di 1.269 lokasi lainnya.
Sebelum meninggalkan podium di Palu, Prabowo kembali menegaskan bahwa kekayaan negara harus dijaga agar tidak bocor di tengah jalan. Dari ruang pertemuan di Sulawesi Tengah itu, deretan target bernilai triliunan rupiah resmi digulirkan, menunggu pembuktian lewat kerja birokrasi di sisa waktu tahun anggaran.
Redaksi Desa Merdeka


















Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.