Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2026 menjadi panggung penegasan kembali komitmen kemanunggalan TNI dengan masyarakat. Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah, secara khusus melempar pujian atas loyalitas prajurit yang dinilai selalu tanggap dan berada di garda terdepan saat daerah dilanda krisis, khususnya bencana alam.
Namun, di balik seremonial upacara militer yang berlangsung di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Imam Bonjol, Padang, Senin (5/10/2026), tersimpan sebuah kebutuhan strategis yang jauh lebih membumi: bagaimana menerjemahkan tema “TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” langsung ke unit struktural terkecil masyarakat adat Minangkabau, yaitu Nagari.
Sebagai wilayah dengan indeks kerawanan bencana yang tinggi—mulai dari ancaman gempa bumi, tsunami, hingga ancaman hidrometeorologi—Sumatra Barat membutuhkan cetak biru mitigasi yang tidak sekadar mengandalkan instruksi dari atas. Di sinilah peran vital kolaborasi taktis antara TNI, melalui garda terdepannya Bintara Pembina Desa (Babinsa), dengan pilar kearifan lokal di tingkat Nagari.
Bukti Nyata di Lapangan
Pujian Mahyeldi mengenai kontribusi TNI dalam mempercepat pemulihan pascabencana bukan tanpa landasan data yang kuat. Rekam jejak operasi kemanusiaan terbaru terlihat nyata saat bencana banjir bandang (galodo) menerjang wilayah Arosuka, Kabupaten Solok pada akhir September 2026 lalu.
Secara taktis, Korem 032/Wirabraja langsung mengerahkan komando teritorial gabungan secara masif. Sebanyak 618 personel TNI yang terdiri dari unsur Kodim 0309/Solok, Batalyon TP 951/Pandeka Marapi, serta bantuan teknis alat berat Denzipur diturunkan langsung ke titik krisis guna menembus isolasi jalan utama Padang–Solok dan mengevakuasi ratusan jiwa yang mengungsi. Kecepatan mobilisasi ini membuktikan bahwa posko komando TNI mampu bekerja fleksibel dalam hitungan jam sejak status tanggap darurat ditetapkan.
Sinergi Hijau dan Parik Paga
Pergelaran ratusan prajurit tersebut mempertegas bahwa di Sumatra Barat, efektivitas penanggulangan bencana sangat bertumpu pada kesiapan di tingkat tapak. Ketika krisis melanda, kecepatan respons pertama tidak ditentukan oleh seberapa cepat bantuan logistik dari pusat kota datang, melainkan seberapa tangguh masyarakat lokal bertahan di jam-jam genting pascabencana.
Optimalisasi peran TNI ke depan harus terus menyasar pada integrasi komando teritorial dengan simpul sosial adat. Sinergi antara Babinsa di lapangan dengan Wali Nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan kelompok pemuda Parik Paga Nagari (penjaga nagari) merupakan kunci utama pertahanan wilayah. Babinsa tidak lagi bertindak sebagai petugas evakuasi saat bencana tiba, tetapi bertransformasi menjadi mentor taktis yang melatih warga Nagari membaca tanda-tanda alam dan menyusun jalur evakuasi mandiri.
Membangun Nagari Tangguh Bencana
Menjadikan Nagari sebagai basis utama mitigasi berarti menempatkan masyarakat bukan lagi sebagai objek pertolongan, melainkan subjek pertahanan. Pemanfaatan local wisdom Minangkabau seperti sistem gotong royong dan pemulihan lumbung pangan nagari yang diorganisasi bersama Babinsa dapat memastikan rantai pasok logistik tetap aman saat akses transportasi wilayah terputus.
Komitmen yang disuarakan oleh Pemda Sumbar dan instansi militer pada hari jadi ke-81 ini harus mewujud pada program-program konkret pembentukan “Nagari Tangguh Bencana”. Dengan demikian, apresiasi terhadap kinerja TNI tidak lagi terjebak pada narasi kepahlawanan seremonial saja, melainkan pembuktian nyata bahwa kekuatan pertahanan negara benar-benar mengakar kuat di setiap jengkal tanah ulayat Sumatra Barat.
——————————
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.