Opini [DESA MERDEKA] – Ancaman nyata liberalisasi perdagangan dalam skema Agreement on Reciprocal Trade (ART) RI-AS kini berada di depan mata, siap menghapus tarif komoditas pangan dan membanjiri pasar dengan produk impor. Menghadapi situasi ini, pemerintah daerah (Pemda) dan komunitas desa tidak boleh tinggal diam ataupun pasrah pada kebijakan makro Jakarta. Wilayah tapak harus segera bergerak mandiri membangun benteng pertahanan guna melindungi produk pangan lokal agar tidak tergilas oleh penetrasi pasar bebas.
Pemerintah daerah memegang kendali penting melalui wewenang regulasi dan anggaran lokal tanpa harus melanggar perjanjian internasional pusat. Pemda dapat menerbitkan peraturan daerah yang mewajibkan aparatur sipil negara (ASN), rumah sakit daerah, hingga jaringan perhotelan untuk menyerap hasil pertanian lokal seperti beras, daging sapi, dan buah-buahan. Selain itu, pengalihan APBD untuk pelatihan massal dan pembangunan infrastruktur pupuk organik di desa-desa menjadi solusi instan saat subsidi pupuk kimia dikurangi. Langkah ini efektif memangkas biaya produksi sehingga harga pangan di tingkat tapak tetap kompetitif. Kerja sama ekonomi business-to-business (B2B) antar-daerah juga perlu difasilitasi untuk memotong jalur distribusi pangan yang panjang.
Di level akar rumput, komunitas desa wajib mengubah pola tani konvensional agar lebih lincah melalui konsolidasi lahan dan pemasaran terpadu lewat BUMDes. Badan Usaha Milik Desa ini harus mengambil peran sebagai agregator tunggal yang mengonsolidasikan hasil panen kolektif petani gurem demi meningkatkan posisi tawar di pasar retail urban. Alih-alih terjebak dalam perang harga dengan produk pangan impor yang murah, desa harus menggalakkan kampanye keunggulan mutu dengan membranding produk mereka sebagai pangan segar non-pengawet yang didistribusikan langsung melalui platform digital. Terakhir, gerakan kedaulatan benih mandiri dan diversifikasi lahan marginal dengan pangan lokal alternatif, seperti sorgum atau umbi-umbian, wajib diperkuat sebagai jaring pengaman konsumsi warga. Proteksi terbaik hari ini bukan lagi memohon penutupan keran impor, melainkan menciptakan ekosistem konsumsi lokal yang loyal serta memangkas rantai tengkulak.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.