Menu

Mode Gelap
APBDes 2027: Strategi Desa Batang Kejar Target Desa Zero Stunting Desa di Jawa Timur Kini Wajib Buka Informasi Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa Bantah Isu Kontraktor LPJ, PMD Kolaka Utara Siapkan Klinik Desa

OPINI · 7 Apr 2026 07:48 WIB ·

Di Balik Kata ‘Harga Mati’: Menimbang Ulang Logika Hilirisasi


					Di Balik Kata ‘Harga Mati’: Menimbang Ulang Logika Hilirisasi Perbesar

Opini [DESA MERDEKA] Pernyataan Nevi Zuairina yang menyebut hilirisasi sebagai “harga mati” bagi ketahanan ekonomi nasional mencerminkan semangat yang sedang menguat dalam kebijakan pembangunan Indonesia. Di tengah ketidakpastian global, pilihan untuk memperkuat nilai tambah sumber daya alam memang terasa masuk akal. Namun, sebagaimana setiap kebijakan strategis, klaim tersebut perlu dilihat secara lebih jernih dan proporsional.

Hilirisasi pada dasarnya adalah upaya mendorong transformasi ekonomi dari berbasis komoditas mentah menuju industri bernilai tambah. Indonesia memiliki modal kuat untuk itu. Kekayaan mineral seperti nikel, bauksit, dan batu bara memberi peluang besar untuk masuk lebih dalam ke rantai pasok global. Secara teoritis, strategi ini sejalan dengan upaya keluar dari ketergantungan pada ekspor bahan mentah, sebagaimana banyak disarankan dalam literatur pembangunan ekonomi.

Namun, menjadikan hilirisasi sebagai satu-satunya jalan menuju ketahanan ekonomi berpotensi menyederhanakan persoalan. Ketahanan ekonomi tidak dibentuk oleh satu variabel tunggal. Ia merupakan hasil interaksi berbagai faktor, mulai dari stabilitas makroekonomi, kualitas sumber daya manusia, hingga kekuatan institusi. Dalam konteks ini, hilirisasi memang penting, tetapi bukan satu-satunya penopang.

Isu lain yang mengemuka adalah soal kemandirian bahan baku. Ketergantungan pada impor, seperti alumina, sering dipandang sebagai kelemahan struktural. Karena itu, integrasi industri dari hulu ke hilir didorong sebagai solusi. Pendekatan ini memiliki dasar logika yang kuat. Namun, dalam praktiknya, keputusan untuk memproduksi di dalam negeri tidak selalu lebih efisien dibandingkan impor. Teori perdagangan internasional menunjukkan bahwa keunggulan komparatif tetap menjadi pertimbangan utama dalam menentukan efisiensi produksi.Tanpa perhitungan biaya yang matang, hilirisasi justru bisa menambah beban ekonomi.

Selain itu, keberhasilan hilirisasi sangat bergantung pada ketersediaan energi yang stabil dan terjangkau. Industri pengolahan mineral dikenal sebagai sektor yang padat energi. Tanpa dukungan infrastruktur energi yang memadai, daya saing produk hilir Indonesia akan sulit bertahan di pasar global. Dalam hal ini, dorongan untuk memperkuat sinergi antar-BUMN menjadi relevan. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa sinergi kelembagaan tidak selalu berjalan efektif tanpa tata kelola yang kuat dan koordinasi yang baik.

Aspek tata kelola atau good corporate governance (GCG) menjadi perhatian penting dalam pengembangan industri hilir. Transparansi dan akuntabilitas diperlukan untuk memastikan bahwa investasi besar benar-benar memberikan manfaat jangka panjang. Tanpa itu, risiko inefisiensi dan penyimpangan akan sulit dihindari.

Di sisi lain, persoalan tambang ilegal menunjukkan bahwa tantangan sektor ini tidak semata-mata bersifat ekonomi. Aktivitas ilegal sering kali berkaitan dengan persoalan sosial dan kelembagaan, seperti kemiskinan, lemahnya pengawasan, dan keterbatasan akses masyarakat terhadap sumber daya. Karena itu, pendekatan yang hanya menekankan pengetatan pengawasan berpotensi tidak menyelesaikan masalah secara menyeluruh.

Pernyataan untuk memanfaatkan momentum harga komoditas global secara bijak patut diapresiasi. Banyak negara kaya sumber daya terjebak dalam ketergantungan komoditas yang justru menghambat pembangunan jangka panjang, fenomena yang dikenal sebagai resource curse. Dalam konteks ini, hilirisasi dapat menjadi bagian dari strategi keluar dari jebakan tersebut, asalkan dijalankan dengan perencanaan yang matang.

Pada akhirnya, hilirisasi tetap merupakan langkah strategis yang penting bagi Indonesia. Namun, menjadikannya sebagai “harga mati” tanpa ruang evaluasi dapat mengurangi fleksibilitas kebijakan. Dalam situasi global yang dinamis, pendekatan yang adaptif dan berbasis pada perhitungan yang komprehensif menjadi kunci.

Kebijakan yang kuat bukanlah yang paling tegas dalam pernyataan, melainkan yang paling siap diuji oleh kenyataan.(DA)

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 35 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Gotong Royong Digital di Balik Lagu Mas Bahlil Ganteng

1 Juni 2026 - 20:35 WIB

Keadilan Kurban: Mengalirkan Berkah Hingga ke Pelosok Desa

29 Mei 2026 - 21:01 WIB

Kurban Negara: Antara Keadilan Sosial dan Ekonomi Desa

29 Mei 2026 - 15:32 WIB

Membongkar Jurnalisme Feodal dalam Narasi Pembangunan Desa

29 Mei 2026 - 14:08 WIB

Bahaya Fenomena Candu Seremoni dalam Komunikasi Pembangunan Desa

28 Mei 2026 - 17:45 WIB

Sapi Kurban Presiden: Jejak Ekonomi di Kandang Desa

28 Mei 2026 - 14:51 WIB

Trending di OPINI