Syarat Cair APBDes Malaka: Data Warga Meninggal Harus Beres

Perbesar

Suasana rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan triwulan I tahun 2026 di aula KPUD Kabupaten Malaka.

Malaka, Nusa Tenggara Timur [DESA MERDEKA] – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Malaka mengusulkan langkah ekstrem untuk membersihkan data pemilih: mengaitkan validasi data warga meninggal dengan pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Usulan ini muncul guna memutus rantai masalah klasik “pemilih hantu” atau warga yang sudah wafat namun masih tercantum dalam daftar pemilih tetap.

Dalam rapat pleno terbuka di Aula KPUD Malaka, Rabu (1/4/2026), Divisi Data dan Informasi KPUD Malaka, Kristoforus Kali, mendorong Bupati segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) khusus. Jika data kematian masyarakat tidak dimuat secara akurat dalam laporan desa, maka rekomendasi pencairan APBDes bagi desa tersebut disarankan untuk ditahan.

Desa Jadi Ujung Tombak Validasi Data
Masalah data pemilih meninggal bukan perkara sepele karena menyangkut kepercayaan publik terhadap pemilu. KPUD mengakui memiliki keterbatasan jangkauan untuk memantau setiap warga yang meninggal atau merantau di pelosok desa. Oleh karena itu, intervensi kebijakan dari Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) sangat dinantikan.

“Kami sendiri tidak mampu menjangkau data pemilih yang sudah meninggal. Karena itu, peran pemerintah desa sangat penting,” tegas Kristoforus. Langkah ini diharapkan memaksa pemerintah desa lebih proaktif memperbarui administrasi kependudukan di wilayahnya masing-masing.

Respons Pemerintah dan Partai Politik
Menanggapi desakan tersebut, Plt. Kepala Dinas PMD Malaka, Remigius Bria Seran, menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti instruksi Bupati. Mekanisme formal melalui surat edaran kepada desa-desa akan segera diterbitkan jika payung hukum berupa Perbup telah diteken oleh kepala daerah.

Di sisi lain, partai politik menyambut baik upaya penertiban ini. Ketua DPD Partai NasDem Malaka, Felix Bere Nahak, menekankan bahwa transparansi adalah kunci. Ia berharap KPUD tetap mengumumkan daftar pemilih yang telah meninggal secara terbuka sebelum hari pemungutan suara guna menghindari potensi kecurangan atau salah hitung.