Anggaran Video Desa 30 Juta: Mahal atau Wajar?

Jakarta [DESA MERDEKA] – Di tengah sorotan kasus hukum terkait mark-up video profil desa, muncul pertanyaan kritis: berapa sebenarnya harga wajar sebuah karya dokumentasi desa? Data industri menunjukkan bahwa angka Rp30 juta per desa berada dalam rentang menengah untuk produksi komprehensif. Angka ini menjadi standar jika output yang dihasilkan bukan sekadar video durasi pendek, melainkan dokumentasi mendalam yang mencakup riset, sejarah, hingga potensi kearifan lokal.

Sebagai pembanding, program “Satu Desa Satu Video” dari Kemendes PDT maupun proyek CSR perusahaan besar seperti Pertamina seringkali mematok anggaran di kisaran Rp10 juta hingga Rp40 juta. Variasi harga ini sangat bergantung pada durasi proses syuting, penggunaan teknologi seperti drone, hingga kompleksitas pascaproduksi.

Belajar dari Kesuksesan Desa Penglipuran
Desa Penglipuran di Bali menjadi contoh nyata bagaimana anggaran Rp33 juta menghasilkan aset digital yang bernilai tinggi. Dengan biaya tersebut, mereka mampu memproduksi film dokumenter 40 menit yang kini digunakan sebagai alat promosi wisata internasional dan arsip budaya. Rincian biayanya mencakup riset mendalam, pengambilan gambar selama enam hari, hingga penggunaan musik orisinal.

Bagi desa, video bukan sekadar dokumentasi seremonial. Berdasarkan Permendesa No. 19 Tahun 2020, pendokumentasian program masuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa untuk pos “Pendataan dan Informasi Desa”. Syaratnya mutlak: harus ada Terms of Reference (TOR) yang detail dan proses pengadaan yang transparan agar tidak terjebak dalam delik hukum.

Faktor Penentu Harga di Akar Rumput
Kewajaran harga di lapangan sangat dipengaruhi oleh tantangan geografis. Transportasi ke desa terpencil, durasi tinggal tim kreatif di lokasi, hingga kualitas teknis kamera bioskop dan color grading profesional menjadi komponen biaya yang sah. Semakin sulit akses dan semakin tinggi kualitas visual yang diminta, semakin besar pula daya yang harus dikeluarkan.

Kesimpulannya, anggaran Rp30 juta adalah investasi yang wajar jika desa mendapatkan karya berkualitas tinggi yang mampu mengangkat martabat desa di mata dunia. Kuncinya bukan pada murahnya harga, melainkan pada kejelasan kontrak kerja dan transparansi hasil yang bisa dinikmati oleh seluruh warga.

Dian Purnama Putra