Jombang, Jawa Timur [DESA MERDEKA] – Jombang tidak hanya sedang membicarakan masa depan pesantren, melainkan cetak biru baru pembangunan nasional dari level paling bawah. Anggapan kuno bahwa kursi kepala desa (kades) hanyalah tempat bernaung para tetua kampung kini resmi digugat.
Dalam riuh Silaturahim Nasional Santri Vokasi dan Rakornas BLK Komunitas di Jombang, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra, Abdul Muhaimin Iskandar, melempar sebuah manifesto berani: kaum santri dan anak muda berpendidikan tinggi harus turun gelanggang dan “berebut” kursi kepala desa.
Langkah ini bukan sekadar urusan cari kerja, melainkan strategi mutakhir untuk memastikan dana desa dikelola oleh tangan-tangan yang memiliki integritas dan keikhlasan khas pesantren. Jabatan kades adalah titik awal paling strategis untuk memegang kendali pembangunan nasional secara riil. Kaum santri harus mengambil peran kepemimpinan ini demi kemaslahatan rakyat luas.
“Santri harus siap merebut jabatan, minimal kepala desa. Ini penting karena orang-orang yang memiliki keikhlasan harus mengambil peran kepemimpinan,” tegas pria yang akrab disapa Gus Muhaimin tersebut.
Gagasan out of the box ini seirama dengan kegelisahan Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar. Gus Halim sejak awal menantang arus urbanisasi dengan meminta para lulusan universitas berhenti berjejalan mencari kerja di kota besar. Sudah saatnya mereka pulang kampung dan menjadi motor penggerak ekonomi desa.
Logikanya sederhana namun mematikan: jika seorang kades paham manajemen modern dan memiliki kapasitas intelektual mumpuni, maka tata kelola keuangan desa otomatis akan jauh lebih transparan, akuntabel, dan produktif. Kehadiran pemimpin muda berpendidikan adalah garansi mutlak bagi kemajuan sebuah wilayah.
Gerakan “pulang kampung” untuk memimpin ini diharapkan mampu memutus rantai birokrasi desa yang selama ini kerap berjalan monoton tanpa inovasi akibat jebakan senioritas. Kursi kades harus dilihat sebagai posisi mulia yang menuntut kompetensi, kepemimpinan modern, serta keberanian mengelola anggaran negara.
Bagi kaum santri, birokrasi desa adalah kawah candradimuka. Memulai karier politik dari tingkat dasar merupakan pijakan kokoh menuju jenjang kepemimpinan yang lebih tinggi, mulai dari bupati, gubernur, hingga presiden. Jangan sampai posisi krusial dalam menentukan arah pembangunan nasional ini justru jatuh ke tangan yang salah. Pemimpin desa masa depan adalah mereka yang siap bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan warganya.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.