Menu

Mode Gelap
APBDes 2027: Strategi Desa Batang Kejar Target Desa Zero Stunting Desa di Jawa Timur Kini Wajib Buka Informasi Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa Bantah Isu Kontraktor LPJ, PMD Kolaka Utara Siapkan Klinik Desa

POLITIK · 12 Mar 2026 13:58 WIB ·

Dr. Sholikin Ruslie Kritik Tajam Anggaran Seragam DPRD Jombang


					Dr. Sholikin Ruslie Kritik Tajam Anggaran Seragam DPRD Jombang Perbesar

Kritik pedas Dr. Sholikin Ruslie terkait anggaran seragam DPRD Jombang senilai Rp470 juta yang dinilai mengabaikan kondisi ekonomi rakyat.

JOMBANG, Jawa Timur [Desa Merdeka] – Di tengah himpitan ekonomi yang membuat napas rakyat kian sesak, kabar mengenai pengadaan seragam anggota DPRD Jombang senilai hampir setengah miliar rupiah memicu gelombang kritik. Pakar Hukum sekaligus Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Sholikin Ruslie, S.H., M.H., angkat bicara dengan nada keras saat ditemui awak media di sebuah warung kopi di Jombang, Jumat (12/3/2026).

​Menurutnya, anggaran sebesar Rp470.250.000 untuk atribut fisik para wakil rakyat adalah potret nyata hilangnya sense of crisis di tingkat legislatif dan eksekutif. Sholikin menekankan bahwa hukum seharusnya bekerja untuk memanusiakan manusia, bukan sekadar menjadi tameng administratif untuk menghamburkan uang pajak.

​”Hukum itu intinya memanusiakan. Jika dewan itu manusia, pasti punya perasaan melihat keadaan ekonomi saat ini. Tidak cukup berbicara hak tanpa memperhatikan keadaan. Artinya, hukum tidak bekerja pada ruang hampa,” tegas Sholikin.

Wibawa Tak Sebanding dengan Jas Baru

​Ruslie menepis anggapan bahwa wibawa anggota dewan bergantung pada seragam mahal. Baginya, kewibawaan lahir dari kinerja dan keberpihakan pada rakyat, bukan dari tampilan luar seperti pakaian, kendaraan, atau rumah mewah.

​Ia mendesak agar Badan Anggaran (Banggar) segera melakukan efisiensi. “Sangat ada ruang untuk mengalihkan dana ini. Hal-hal yang tidak terlalu penting seperti seragam wajib dialihkan ke sektor yang lebih mendesak bagi rakyat,” imbuhnya.

Celah Transparansi Vendor Luar Daerah

​Lebih lanjut, ia menyoroti proses lelang yang dimenangkan oleh vendor dari luar daerah. Hal ini dinilai mempersulit publik dalam melakukan kontrol dan penelusuran. Menurut Sholikin, transparansi di atas kertas seringkali berbeda dengan kenyataan di lapangan yang rawan dikondisikan.

​”Banggar harus cerdas menjaga perasaan publik. Pangkas anggaran yang tidak penting, alihkan ke yang lebih krusial. Rakyat bukan pengemis kebenaran, mereka adalah pemilik kedaulatan,” pungkasnya menutup pembicaraan.(*)

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 59 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Jen Natalia Fokus Pemberdayaan Masyarakat Malaka

23 Mei 2026 - 08:57 WIB

Solid Bergerak! Musancab PDI-P Padang Pariaman Bakar Semangat Ratusan Kader

1 Mei 2026 - 09:33 WIB

Musda KNPI Papua Barat Daya: Akhiri Era Pemuda Seremonial

27 April 2026 - 02:36 WIB

Pasar Tradisional Sekarat: Jeritan Anak Pedagang Menggugat Khofifah

21 April 2026 - 06:59 WIB

Foto: Hasil Rekayasa Ai, Baret Meluapkan Kemarahan

Lawan Godzilla El-Nino, Sektor Pertanian dan Perikanan Jadi Fokus Utama

13 April 2026 - 18:33 WIB

Ziarah Mohammad Yamin: Misi Senior PP Perkuat Solidaritas Organisasi

12 April 2026 - 06:03 WIB

Trending di POLITIK