Tingkatkan Kapasitas, 344 Kepala Dusun di Mojokerto Dibekali Regulasi dan Resolusi Konflik
Mojokerto, Jawa Timur [DESA MERDEKA] – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar program masif peningkatan kapasitas bagi ratusan Kepala Dusun (Kadus). Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai Senin hingga Rabu, 24-26 November 2025, ini bertujuan utama untuk menguatkan pemahaman Kadus terkait regulasi, administrasi pemerintahan, pelayanan publik, pengelolaan data kependudukan, serta pembinaan kemasyarakatan.
Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa, secara resmi membuka kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025 yang dipusatkan di Hotel Grand Whiz Trawas. Sebanyak 344 Kadus dari enam kecamatan—yakni Gedeg, Jetis, Kemlagi, Dawarblandong, Trawas, dan Mojoanyar—turut serta, didampingi oleh enam Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan Kecamatan. Untuk memperkaya materi, kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Polres Mojokerto Kota.
Kadus Adalah Ujung Tombak Kualitas Tata Kelola Desa
Dalam arahannya, Bupati Albarraa, yang akrab disapa Gus Bupati, menegaskan peran vital Kadus sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurutnya, Kadus merupakan ujung tombak pelayanan, penyampai informasi, dan penggerak pembangunan di tingkat dusun.
“Kapasitas, integritas, dan kompetensi Kadus sangat menentukan kualitas tata kelola pemerintahan desa secara keseluruhan,” tegas Gus Bupati.
Ia menekankan beberapa komitmen penting yang wajib diemban oleh setiap Kadus. Pertama, mereka harus membangun integritas dan keteladanan untuk menjadi figur terpercaya dan contoh dalam kedisiplinan, kejujuran, dan pelayanan. Kedua, Kadus harus terus meningkatkan kapasitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas administrasi dan kewilayahan. Ketiga, komunikasi dan koordinasi antar perangkat desa, lembaga desa, dan kecamatan wajib diperkuat demi keberhasilan semua program.
Prioritas pada Layanan Prima dan Keamanan Lingkungan
Bupati juga menekankan bahwa Kadus harus menjadi figur yang aktif menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Mereka diharapkan mampu menangani potensi konflik sosial, gangguan keamanan, maupun persoalan sehari-hari melalui pendekatan partisipatif yang efektif dan humanis.
“Besar harapan saya, setelah pembinaan ini, semua dapat kembali ke desa masing-masing dengan pemahaman baru, semangat baru, serta komitmen yang lebih kuat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tandasnya.
Kepala DPMD Kabupaten Mojokerto, Sugeng Nuryadi, menjelaskan bahwa pembinaan ini bertujuan ganda. Selain untuk meningkatkan pengetahuan Kadus mengenai regulasi dan tugas jabatan, kegiatan ini juga dirancang untuk memperkuat kemampuan Kadus dalam pelayanan administrasi, kewilayahan, serta pemecahan masalah sosial di dusun.
Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perda Nomor 4 Tahun 2018, dan Perbup Mojokerto Nomor 85 Tahun 2015. Sugeng berharap, melalui pembinaan ini, seluruh Kadus dapat bertransformasi menjadi perangkat desa yang profesional, bersih, melayani, dan mampu mewujudkan tata kelola desa yang lebih maju, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.