Jakarta [DESA MERDEKA] – Pemerintah akan memberikan payung hukum bagi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, sebuah inisiatif yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Dukungan ini mencakup fasilitas kredit dan jaminan pemerintah jika di kemudian hari koperasi mengalami gagal bayar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pemerintah menyiapkan dukungan dalam bentuk jaminan intercept. “Artinya, jika koperasi gagal bayar, akan dilakukan intercept melalui dana desa atau Dana Alokasi Umum (DAU)/Dana Bagi Hasil (DBH),” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR, Rabu, 2 Juli 2025.
Pemerintah menargetkan pembentukan 80 ribu Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, sebanyak 72.112 Kopdes Merah Putih telah terbentuk dan tersebar di berbagai wilayah. Kehadiran ribuan koperasi ini diharapkan dapat mendorong ekonomi desa secara signifikan.
Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp3 Miliar
Untuk memenuhi kebutuhan belanja modal (Capex) dan belanja operasional (Opex), Kopdes Merah Putih dapat mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon hingga Rp3 miliar. Selain itu, pemerintah akan menanggung subsidi bunga sebesar enam persen.
“Nantinya, masing-masing Kopdes Merah Putih akan menyampaikan proposal bisnis mereka untuk didanai melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Plafon pinjaman maksimum Rp3 miliar ini dapat digunakan baik untuk kebutuhan Capex maupun Opex,” jelas Sri Mulyani.
Dengan perhitungan yang cermat, pinjaman maksimum Rp3 miliar ini diperkirakan dapat dicicil kembali selama enam tahun. Bunga yang ditanggung oleh koperasi adalah enam persen, sedangkan selisih bunga dengan suku bunga pasar akan disubsidi oleh pemerintah. Jaminan intercept ini menjadi kunci utama yang memberikan kepastian bagi Himbara dalam menyalurkan pembiayaan. Dengan demikian, risiko gagal bayar dapat diminimalkan, dan akses permodalan bagi Kopdes Merah Putih menjadi lebih terjamin.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.