MBG Terbukti Gagal: Saatnya Presiden Percaya pada Ibu Siswa dan Rakyat Sendiri

[DESA MERDEKA] Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai salah satu kebijakan unggulan pemerintahan saat ini ternyata menyimpan banyak masalah di lapangan. Alih-alih menjadi solusi atas permasalahan gizi anak sekolah, program ini justru menimbulkan masalah baru: makanan yang tak layak konsumsi, vendor lokal yang tak dibayar, pengusaha katering yang merugi, hingga praktik pengadaan yang tak transparan. Jika tidak segera dievaluasi, MBG bisa berubah dari janji mulia menjadi proyek gagal yang membebani rakyat dan menyia-nyiakan uang negara.

Saatnya Presiden turun tangan. Sudah cukup pemborosan dan ketidakbecusan birokrasi. Jika ingin program ini berhasil, Presiden harus mulai percaya pada rakyat sendiri, terutama pada para ibu siswa, yang selama ini justru terpinggirkan dari pengambilan keputusan.

MBG: Janji Baik, Eksekusi Buruk

Secara konsep, MBG adalah program strategis. Pemerintah ingin memastikan semua anak sekolah dasar mendapatkan asupan gizi harian yang memadai. Namun, pelaksanaannya berbasis vendorisasi masal, distribusi terpusat, dan kontrak besar dengan pihak ketiga. Di sinilah letak masalahnya.

Di banyak daerah, makanan yang dibagikan tidak sesuai standar gizi. Bahkan ada yang hanya berupa biskuit atau bahan mentah. Di sisi lain, dapur MBG tidak tersedia di semua sekolah, sementara guru dibebani tugas tambahan untuk mengatur distribusi tanpa pelatihan dan dukungan memadai.

Lebih parah lagi, beberapa pengusaha katering lokal mengaku tak dibayar. Vendor penyedia makanan tidak mendapatkan dana sesuai kontrak. Banyak yang bangkrut. Ironisnya, program yang seharusnya memperkuat ekonomi lokal justru merugikan pelaku usaha kecil di daerah.

Semua ini menunjukkan bahwa pendekatan birokratis top-down dan logika proyek pengadaan tidak cocok untuk program yang menyentuh urusan rumah tangga seperti makanan anak.

Waktunya Percayakan MBG kepada Ibu Siswa

Solusi atas kegagalan ini sebenarnya sederhana: berikan anggaran MBG langsung kepada ibu siswa atau wali murid, dengan mekanisme yang adil dan transparan. Dana tidak diberikan di awal, melainkan setelah bekal anak terverifikasi sesuai standar gizi oleh sekolah.

Skemanya bisa seperti ini:

1. Orang tua menyiapkan bekal bergizi untuk anak.
2. Guru atau petugas sekolah memverifikasi secara visual (bisa lewat foto atau cek langsung).
3. Jika memenuhi kriteria gizi, dana bantuan ditransfer secara cashless ke e-wallet orang tua.

Dengan pendekatan ini, negara tetap menjamin makan bergizi bagi siswa, tapi pelaksanaannya berbasis partisipasi aktif keluarga. Tak perlu vendor besar, tak perlu distribusi ribet, dan yang paling penting: ibu siswa punya kuasa untuk menentukan yang terbaik untuk anaknya.

Manfaat Skema Langsung ke Wali Murid

1. Efisien dan Transparan
   Tak ada perantara, tak ada pengadaan bermasalah. Dana langsung sampai ke tangan penerima manfaat.
2. Meningkatkan Literasi Gizi Keluarga
   Orang tua menjadi lebih sadar pentingnya gizi seimbang. Mereka belajar menyusun bekal bergizi sesuai panduan.
3. Mendukung UMKM Lokal
   Orang tua akan belanja ke warung, pasar, dan UMKM desa untuk kebutuhan bekal. Perputaran uang terjadi di tingkat akar rumput, bukan lari ke vendor besar di kota.
4. Mendorong Inklusi Keuangan Digital
   Penyaluran cashless membuka ruang edukasi keuangan digital bagi ibu-ibu rumah tangga. Bisa jadi lompatan besar untuk literasi keuangan desa.

Cocok untuk Daerah yang Tak Punya Dapur MBG

Fakta di lapangan: sebagian besar sekolah, terutama di desa, tidak memiliki fasilitas dapur MBG. Karena itu, program ini sering dialihkan menjadi pembagian bahan mentah — yang akhirnya rawan penyimpangan dan tidak efektif.

Dengan skema penyaluran langsung berbasis verifikasi bekal, maka justru daerah-daerah inilah yang paling cocok untuk implementasi awal. Program ini bisa menjadi ujung tombak transformasi pelayanan sosial yang adaptif, murah, dan berbasis teknologi sederhana.

Bagaimana Sistem Ini Bisa Dilaksanakan?

Teknologinya tidak perlu canggih. Cukup aplikasi sederhana:

• Guru upload foto bekal siswa harian,
• Sistem menilai komposisi gizi secara otomatis atau manual,
• Jika sesuai, sistem mengeluarkan instruksi pencairan dana ke akun e-wallet ibu siswa.

Pendekatan ini sudah terbukti dalam program serupa di negara lain seperti Brasil dan Kolombia. Bahkan di Indonesia sendiri, banyak koperasi sekolah atau komunitas ibu-ibu yang sudah terbiasa menjalankan program gotong-royong gizi anak.

Saatnya Presiden Bertindak

Presiden harus segera mengakui kegagalan skema MBG saat ini dan mengambil langkah berani:

• Ganti kepemimpinan di Badan Gizi Nasional, karena terbukti gagal dalam eksekusi.
• Bentuk unit lintas kementerian (Kemendikbud, Kemenkes, Kemendes, dan BUMN) untuk menyiapkan transisi ke skema bantuan langsung.
• Mulai uji coba (pilot) di 10 kabupaten dengan pendekatan cashless ke ibu siswa.

Jangan biarkan MBG jadi proyek gagal seperti banyak program sosial sebelumnya. Kita masih bisa menyelamatkannya — dengan syarat: libatkan rakyat, dan percaya pada kekuatan ibu siswa.

Makan Anak Tidak Boleh Jadi Proyek

Makan anak bukan sekadar soal logistik. Ini soal kepercayaan negara pada keluarga. Pemerintah harus berhenti memperlakukan rakyat sebagai obyek. Saatnya rakyat jadi mitra.

Memberi uang langsung ke ibu siswa setelah mereka membuktikan bekal bergizi adalah bentuk nyata dari penghargaan terhadap peran perempuan, keluarga, dan komunitas.

Dengan cara ini, MBG bisa tetap hidup — bahkan lebih sehat, lebih murah, dan lebih adil.

Karena tak ada yang lebih bisa dipercaya dalam urusan makanan anak, selain tangan dan hati seorang ibu.

Suryokoco Suryoputro

Jurnalis dan Pegiat Pemberdayaan Masyarakat Peduli Desa. Saat ini adalah Ketua Komunitas Desa Indonesia dan Koordinator Mobile Journalist Desa