Sorong, Papua Barat Daya [DESA MERDEKA] – Rentetan kasus pembunuhan sadis yang menimpa perempuan di wilayah Sorong, Papua Barat Daya, bukan lagi sekadar kriminalitas biasa. Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya secara resmi menyatakan situasi ini sebagai status Darurat Kekerasan Terhadap Perempuan.
Tragedi yang merenggut nyawa Christina Syufi di Kabupaten Sorong dan Fita Manibui (FM) di Kota Sorong memicu gelombang kemarahan publik. Situasi ini dinilai sebagai bukti nyata rapuhnya perlindungan hukum bagi perempuan Papua di tanah mereka sendiri.
“Ini sudah darurat. Perempuan Papua terus menjadi korban kekerasan ekstrem hingga kehilangan nyawa. Negara wajib hadir dan memastikan keadilan ditegakkan tanpa kompromi,” tegas Anggota MRP Papua Barat Daya, Selly Kareth, S.Ak, saat melawat ke rumah duka korban FM.
Kehilangan Perempuan, Kehilangan Generasi
Sudut pandang MRP menekankan bahwa kematian perempuan Papua secara tidak wajar adalah kehilangan besar bagi masa depan bangsa Papua. Perempuan dipandang sebagai pilar utama keberlangsungan generasi. Oleh karena itu, kekerasan terhadap mereka adalah ancaman terhadap eksistensi masyarakat Papua secara kolektif.
MRP mendesak keterlibatan lintas sektor, mulai dari POKJA Perempuan MRP, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), hingga Komnas Perempuan, untuk mengawal kasus ini hingga ke meja hijau.
Apresiasi Polisi dan Tuntutan Hukuman Mati
Selly Kareth mengapresiasi kecepatan Kapolresta Sorong Kota dalam menangkap para pelaku. Namun, ia mengingatkan bahwa penangkapan hanyalah langkah awal. Keadilan sesungguhnya diukur dari beratnya vonis yang dijatuhkan.
“Penangkapan saja tidak cukup. Pelaku harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya, terutama jika mereka adalah residivis. Kami menuntut transparansi penuh dalam proses hukum ini,” ujarnya.
Suara Keluarga: Akhiri Siklus Berdarah
Pihak keluarga almarhumah FM berharap tragedi ini menjadi yang terakhir. Mereka menuntut hukuman setimpal atas tindakan tidak manusiawi yang menimpa anggota keluarga mereka. Solidaritas dari aktivis dan elemen masyarakat sipil kini menjadi tumpuan utama agar kasus ini tidak menguap begitu saja.
Krisis perlindungan di Papua Barat Daya ini menjadi ujian krusial bagi komitmen negara: apakah hukum mampu memberikan rasa aman, atau perempuan Papua akan terus hidup dalam bayang-bayang kekerasan ekstrem?
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.