Semarang, Jawa Tengah [DESA MERDEKA] – Bagi sebagian besar pamong desa, rutinitas harian sering kali habis di balik meja komputer. Mata mereka dipaksa menatap baris-baris angka laporan pertanggungjawaban (SPJ), mencocokkan nota kuitansi, atau sekadar melayani birokrasi kependudukan yang monoton. Namun, di tepian Rawa Pening, tepatnya di Desa Asinan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, seorang perempuan memilih jalan yang berbeda. Ia menolak membiarkan perannya terpenjara dalam kotak kenyamanan administratif.
Wahyu Kusuma Dewi, nama lengkapnya. Di kalangan warga, ia akrab disapa “Bu Carik” alias Sekretaris Desa. Di pundaknya, jabatan itu tidak hanya bermakna sebagai juru ketik desa. Dewi, yang juga mengomandoi Forum Sekretaris Desa (Sekdes) se-Kabupaten Semarang, memandang bahwa perangkat desa sejatinya adalah seorang manajer perubahan, bukan sekadar operator administrasi.
“Kalau saya hanya mengandalkan datang tepat waktu, pulang sesuai jam kerja, dan gajian, maka tidak akan ada dinamika. Kita harus berani berpikir out of the box. Mengelola energi lain untuk membantu masyarakat agar berdampak nyata,” cetus Dewi dengan retorika yang visioner.
Memulai Tanpa Modal: Membaca Ulang Harta Karun Desa
Saat ini, dari 208 desa yang tersebar di Kabupaten Semarang, baru sekitar 80 desa yang menyandang status desa wisata. Belum menyentuh angka 50 persen. Hambatan klasiknya selalu seragam: tidak ada anggaran atau modal fisik yang cukup dari desa.
Namun, Dewi mematahkan alasan klise tersebut. Ketika merancang peta jalan Desa Wisata Asinan, ia sengaja tidak memasukkan permohonan modal besar ke dalam draf Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang pasti akan kalah bertarung dengan usulan proyek fisik rabat beton atau pengaspalan jalan.
Prinsip Dewi sederhana namun menohok: catat apa yang sudah ada, jangan mengada-ada. Potensi itu sudah diciptakan alam dan leluhur ribuan tahun lalu. Tugas pamong adalah membantu mengemas dan memasarkannya.
Gerakan ini dimulai dari hal kecil yang kerap dianggap sepele oleh warga lokal. Di tangan kelompok penggerak, tanaman genjer yang tumbuh liar tanpa harga di sawah disinkronkan menjadi campuran kerupuk genjer dengan nilai jual baru. Tidak berhenti di situ, hama air berupa ikan predator Red Devil yang merusak ekosistem dipancing dan diolah menjadi produk kuliner bernilai ekonomi seperti nugget dan abon frozen food.
Semua dikemas menjadi paket wisata edukasi—mulai dari tari penyambutan, kuliner tepi rawa, hingga pengalaman menaiki perahu tradisional buatan perajin lokal. Desa tidak perlu terburu-buru membangun kolam renang atau gedung megah; pendopo balai desa dan rumah-rumah panggung warga diubah menjadi ruang pertemuan (meeting room) yang hangat bagi para pelancong.
Melawan Ego Sektoral dan Menjemput Berkah Keberpihakan
Tantangan terberat yang dihadapi Dewi bukan pada urusan mengolah produk, melainkan menjinakkan ego sumber daya manusia (SDM) di internal desa. Mengubah pola pikir orang-orang yang telanjur berada di zona nyaman atau para pelaku usaha mapan yang enggan berbagi ruang adalah ujian kesabaran yang sesungguhnya.
“Kami tidak bisa memaksa. Pendekatannya harus persuasif karena orang desa itu pembuktiannya harus terlihat di depan mata. Ketika kuliner mereka laku dan perahu nelayan mulai disewa karena adanya paket wisata, pelan-pelan mereka sadar,” kata Dewi.
Bersama tim kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang direvitalisasi menjadi nama bermakna spiritual, Swarga Jagad Anugraha, ia merangkul warga ekonomi lemah yang hanya bermodal keahlian memasak atau berjualan angkringan kecil.
Kemandirian organik ini akhirnya memicu daya tarik eksternal. Ketika komitmen kolektif warga sudah berjalan mapan (settle), bantuan justru datang mengalir dari pihak ketiga yang kagum dengan ekosistem pemberdayaan mandiri tersebut.
Perusahaan besar melalui dana CSR dan berbagai kampus pariwisata terkemuka datang berebut memberikan pendampingan serta bantuan infrastruktur penunjang, mulai dari pembangunan sarana ibadah hingga toilet wisata.
Kisah dari Desa Asinan adalah tamparan bagi sistem pembangunan desa yang selalu diukur dari seberapa besar serapan anggaran APBDes. Lewat aksi nyata Bu Carik Dewi, kita diingatkan kembali pada hakikat sejati otonomi: bahwa desa yang berdaulat tidak lahir dari kemurahan hati kucuran dana pusat, melainkan dari keberanian para pamongnya untuk keluar dari meja kerja, berjalan menemui warga, dan merawat potensi lokal dengan sepenuh hati.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.