Wayakuba, Halmahera Selatan, Maluku Utara [DESA MERDEKA] – Ketika sebuah program pemerintah datang dengan niat baik, idealnya ia menjadi solusi yang merangkul semua. Namun, di Desa Wayakuba, Halmahera Selatan, proyek pembangunan fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK) justru memicu drama ketidakadilan yang merenggut kepercayaan warga. Program senilai Rp3 miliar ini, yang seharusnya menjadi jawaban atas kebutuhan sanitasi mendesak, kini dituding menjadi “bantuan adik-kakak” yang hanya berputar di lingkaran keluarga pelaksana proyek.
Seorang warga yang memilih untuk tidak disebutkan namanya mengungkapkan kegeramannya. Menurutnya, proyek strategis ini telah mencoreng nama baik program bantuan pemerintah. “Proyek ini menjadi sejarah memalukan,” ujarnya. Narasi yang seharusnya tentang gotong royong dan pemerataan, kini berubah menjadi cerita pilu tentang diskriminasi, di mana mereka yang paling membutuhkan justru terpinggirkan. Bantuan yang disalurkan secara swadaya—sebagian material ditanggung pelaksana, sebagian lagi dibebankan ke penerima—dinilai warga tidak luput dari dugaan penyimpangan.
Sistem yang diterapkan seolah-olah mengukuhkan praktik diskriminasi. Warga penerima bantuan, misalnya, harus menanggung setengah dari kebutuhan material seperti batu bata. Namun, yang lebih ironis, mereka yang mendapatkan bantuan ini adalah kerabat dekat dari pelaksana proyek. “Hanya diperuntukkan bagi keluarga para pelaksana proyek saja,” ungkap warga tersebut. Kondisi ini secara langsung menimbulkan kesenjangan dan memicu pertanyaan besar: apakah program ini benar-benar untuk rakyat, atau hanya untuk segelintir orang?
Kemarahan warga Desa Wayakuba tidak hanya sebatas keluhan. Mereka kini menuntut transparansi dan akuntabilitas. Melalui media dan LSM, mereka menyuarakan harapan agar pembangunan dihentikan sementara waktu untuk dilakukan evaluasi. Tuntutan utama mereka adalah audit terbuka atas proyek tersebut. Warga percaya, jika benar terjadi penyalahgunaan dana, uang negara yang telah digelontorkan harus dialihkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, sesuai dengan tujuan awal program.
Dugaan skandal ini tidak hanya menjadi aib bagi proyek di Desa Wayakuba, tetapi juga menjadi cerminan bahwa program pemerintah—betapapun besarnya nilai anggaran—akan sia-sia tanpa adanya pengawasan ketat dan integritas para pelaksana di lapangan. Keadilan dalam pendistribusian adalah kunci, dan ketika itu gagal, maka yang tersisa hanyalah kekecewaan dan terkikisnya kepercayaan publik.
Kontributor/Foto(s): Sardin Adam
Disclaimer: Berita ini merupakan laporan yang berdasarkan pada keterangan dan keluhan warga Desa Wayakuba yang dihimpun oleh tim redaksi. Redaksi telah berupaya mengonfirmasi informasi ini namun belum mendapatkan tanggapan dari pihak terkait hingga berita ini diterbitkan. Berita ini bertujuan untuk mendorong transparansi dan investigasi lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Activity:
•Reporter •Advocate (Kandidat Notaris PPAT) •Konsultan Pendidikan Nawala Education (Overseas Study Advisor – Nawala Education) •Lecturer
Experience:
•Reporter & News Anchor TVRI •Medical Reps. Eisai Indonesia •HRD Metro Selular Nusantara
***
“Penghargaan paling tinggi bagi seorang pekerja keras bukanlah apa yang dia peroleh dari pekerjaan itu, tapi seberapa berkembang ia dengan kerja kerasnya itu.” – John Ruskin
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.