Bendung Benenain Diperbaiki Tahun Ini, BBWS II Jawab Keluhan

Perbesar

Wakil Ketua komisi IV DPRD NTT Benny Chandradinata, di apit oleh Ketua dan salah satu anggota, (Istimewa)

Kupang, Nusa Tenggara Timur [DESA MERDEKA] – Penantian panjang masyarakat Kabupaten Malaka akan fungsionalitas Bendung Benenain segera berakhir. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II secara resmi berkomitmen untuk melakukan perbaikan terhadap tiga pintu penguras bendung yang rusak pada tahun anggaran 2025 ini.

Kepastian tersebut merupakan hasil nyata dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Provinsi NTT bersama jajaran balai teknis dan dinas terkait di Kupang, Kamis (5/2/2025). Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTT, Benny Chandradinata, menegaskan bahwa kerusakan pintu penguras tersebut telah menjadi prioritas utama karena dampaknya yang krusial bagi irigasi lahan pertanian masyarakat sekitar.

Daftar Proyek Infrastruktur Strategis NTT 2025
Bukan hanya Benenain, pertemuan strategis ini juga mengunci rencana perbaikan sejumlah infrastruktur kritis di daratan Timor. Beberapa poin kesepakatan yang menjadi sorotan meliputi:

Jalan Kolbano (TTS): Penanganan segera pada titik patahan ruas jalan yang mengganggu aksesibilitas warga.
Jembatan Numponi (Malaka): Pengusulan anggaran pembangunan untuk memutus isolasi wilayah.
Ruas Halilulik–Teun (Belu): Dinas PUPR NTT telah mengajukan proyek ini agar dibiayai melalui dana APBN demi standar kualitas nasional.

Sinergi Lintas Balai Teknis
Kehadiran pimpinan balai teknis secara lengkap—mulai dari Kepala BBWS NT II, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), hingga Balai Perumahan—menunjukkan adanya keseriusan koordinasi dalam mengeksekusi pembangunan di NTT.

“Kerusakan tiga pintu penguras Bendung Benenain sudah menjadi perhatian serius dan disepakati untuk segera diperbaiki tahun ini juga. Kami ingin memastikan setiap aspirasi warga Malaka dan wilayah lainnya terjawab dengan aksi nyata,” kata Benny Chandradinata.

Langkah proaktif ini diharapkan tidak hanya memperbaiki fisik infrastruktur, tetapi juga memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap kecepatan respons pemerintah dalam menangani fasilitas umum yang vital bagi ekonomi daerah.