Pemkab Halsel Bungkam, Warga Desa Baru Tuntut Usut Tuntas Dugaan Penyelewengan Dana Desa

Halmahera Selatan [DESA MERDEKA] — Masyarakat Desa Baru, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, kembali mendesak penegak hukum agar segera mengusut tuntas dugaan penyelewengan dana desa yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Munir Hi. Halek. Aksi demonstrasi yang digelar warga pada Senin, 1 September 2025, merupakan puncak kekecewaan mereka terhadap Kades yang dianggap telah menyalahgunakan kebijakan dan anggaran desa hingga ratusan juta rupiah.

Aksi protes ini tidak hanya ditujukan kepada Kades Munir Hi. Halek, melainkan juga menyoroti sikap bungkam Pemerintah Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), dan Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan. Menurut Ketua Divisi Investigasi LSM-KANe, Asbar Sandiah, ketiga instansi tersebut seolah-olah menutup mata terhadap persoalan yang berlarut-larut ini. “Kami melihat ada keanehan. Pemerintah daerah, DPMD, dan Inspektorat terkesan diam saja, padahal dugaan penyelewengan ini sudah sangat jelas dan merugikan masyarakat,” ujar Asbar.

Berdasarkan investigasi LSM-KANe, dugaan penyimpangan dana desa tersebut meliputi berbagai proyek fiktif dan penggelembungan anggaran. Beberapa program yang seharusnya terlaksana, seperti pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat, tidak terealisasi secara maksimal atau bahkan mangkrak. Kondisi ini membuat warga Desa Baru merasa hak-hak mereka diabaikan, sementara Kades Munir Hi. Halek diduga menikmati keuntungan pribadi dari dana yang seharusnya untuk kesejahteraan desa.

Masyarakat menuntut agar Bupati Halmahera Selatan, bersama instansi terkait, segera mengambil tindakan tegas. Mereka meminta agar Kades Munir Hi. Halek dicopot dari jabatannya dan kasus ini diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai aturan yang berlaku. Sikap pasif pemerintah daerah dianggap memperlambat penanganan kasus, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik.
“Kami tidak akan berhenti sampai ada kejelasan. Dana desa adalah amanah dari negara untuk rakyat, bukan untuk memperkaya diri. Kami berharap pihak kepolisian dan kejaksaan segera turun tangan, melakukan audit investigasi, dan menindaklanjuti temuan-temuan ini,” tambah salah seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, DPMD, maupun Inspektorat terkait tuntutan dan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh warga Desa Baru. Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa ada upaya pembiaran dari pihak-pihak berwenang, yang berpotensi menghambat proses penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Disclaimer Berita:
Berita ini ditulis berdasarkan informasi dan tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat serta investigasi awal oleh LSM-KANe. Semua pihak yang disebutkan dalam berita ini berhak memberikan klarifikasi atau tanggapan. Redaksi tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang mungkin timbul dari penggunaan informasi ini. Tuntutan dan dugaan yang disampaikan masih perlu dibuktikan secara hukum.

Syafridhani Sabirin

Activity:
•Reporter •Advocate (Kandidat Notaris PPAT) •Konsultan Pendidikan Nawala Education (Overseas Study Advisor – Nawala Education)  •Lecturer

Experience:
•Reporter & News Anchor TVRI •Medical Reps. Eisai Indonesia •HRD Metro Selular Nusantara

***

“Penghargaan paling tinggi bagi seorang pekerja keras bukanlah apa yang dia peroleh dari pekerjaan itu, tapi seberapa berkembang ia dengan kerja kerasnya itu.” – John Ruskin