Labuha, Halmahera Selatan [DESA MERDEKA] – Dugaan penyelewengan dana desa kembali menjadi sorotan, kali ini menimpa Desa Kampung Baru, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan. Ratusan juta rupiah yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, disinyalir telah diselewengkan oleh Kepala Desa Kampung Baru, Munir Hi. Halek. Merespons kondisi ini, Lembaga Swadaya Masyarakat Kalesang Anak Negeri (LSM KANe) Maluku Utara berencana menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Senin, 21 Juli 2025.
Aksi ini merupakan bentuk desakan kuat dari LSM KANe dan masyarakat Desa Kampung Baru agar pihak berwenang segera bertindak tegas serta transparan dalam mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan anggaran. Informasi yang dihimpun tim investigasi LSM KANe menunjukkan bahwa dugaan penyelewengan ini mencakup laporan pertanggungjawaban APBDes fiktif dan praktik memperkaya diri sejak tahun anggaran 2023 hingga 2024.
Ketua LSM KANe Maluku Utara, Risal Sangaji, mengungkapkan pihaknya telah mengantongi sejumlah data krusial terkait dugaan praktik korupsi dana desa ini. “Kami menduga kuat, dana desa Kampung Baru tidak tepat sasaran kepada masyarakat. Justru, anggaran ratusan juta rupiah ini diduga hanya digunakan untuk memperkaya diri sendiri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas Risal.
Lebih lanjut, Risal Sangaji menyoroti fakta bahwa nama Kepala Desa Munir Hi. Halek termasuk dalam daftar temuan 178 desa di Halmahera Selatan yang belum mengembalikan dana desa yang diduga diselewengkan, berdasarkan hasil audit Inspektorat Halmahera Selatan. “Ini adalah bukti awal yang sangat kuat. Mengapa hingga kini belum ada tindakan konkret? Kami menuntut kejelasan dan percepatan proses hukum,” imbuhnya.
Aksi unjuk rasa yang akan digelar secara maraton ini rencananya akan menyasar tiga institusi kunci di Halmahera Selatan. Dimulai dari Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), kemudian berlanjut ke Kantor Inspektorat Halmahera Selatan, dan puncaknya di Kejaksaan Negeri Labuha. LSM KANe mendesak agar Kepala Desa Kampung Baru segera dievaluasi dan diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Masyarakat Desa Kampung Baru juga telah menyampaikan keluhan mereka secara langsung kepada LSM KANe, memperkuat dugaan adanya kegiatan fiktif dalam laporan APBDes. Mereka berharap, melalui aksi ini, suara mereka didengar dan keadilan dapat ditegakkan. “Besok, pengurus LSM KANe akan menduduki kantor DPMD dan Inspektorat Halmahera Selatan. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk memastikan tidak ada lagi penyalahgunaan dana yang seharusnya menjadi hak masyarakat,” pungkas Risal Sangaji.
Aksi ini diharapkan menjadi momentum bagi penegak hukum di Halmahera Selatan untuk menunjukkan ketegasannya dalam memberantas korupsi, khususnya di lingkungan pemerintahan desa, demi terwujudnya tata kelola keuangan desa yang bersih dan akuntabel.
Disclaimer Berita: Informasi dalam berita ini berdasarkan dugaan, temuan investigasi LSM KANe Maluku Utara, dan keterangan masyarakat. Semua pihak terkait memiliki hak untuk memberikan klarifikasi. Proses hukum akan membuktikan kebenaran dugaan ini.
Activity:
•Reporter •Advocate (Kandidat Notaris PPAT) •Konsultan Pendidikan Nawala Education (Overseas Study Advisor – Nawala Education) •Lecturer
Experience:
•Reporter & News Anchor TVRI •Medical Reps. Eisai Indonesia •HRD Metro Selular Nusantara
***
“Penghargaan paling tinggi bagi seorang pekerja keras bukanlah apa yang dia peroleh dari pekerjaan itu, tapi seberapa berkembang ia dengan kerja kerasnya itu.” – John Ruskin
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.