Menu

Mode Gelap
Pj Bupati Banyuasin Koordinasi Langkah Strategis Penguatan Implementasi SAKIP Untuk Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Desa Sulut Meninggal Dunia, BPJAMSOSTEK Serahkan Santunan Program Jaksa Garda Desa, Jadikan Gampong Sukaraja Contoh Pengelolaan Dana Desa Rp 7,5 Miliar Tambahan DD Untuk 65 Desa di Konawe Selatan Muhammadiyah Purbalingga :Kolaborasi Multipihak Wujudkan Zero Waste

OPINI · 10 Agu 2023 23:00 WIB ·

Warga tambakasri kab Malang heboh terkait pajak petak hutan 63a tak kunjung ditarik.


 Petani hutan Bpk fahrudin Perbesar

Petani hutan Bpk fahrudin

Malang – ( Desamerdeka. Com)Kawasan hutan petak blok 63 A adalah kawasan Hutan lindung yang sekaligus hutan penyangga juga hutan resapan didesa Tambakasri kecamatan Sumbermanhing wetan kabupaten Malang, dijadikan hutan penyangga juga resapan atau area perlindungan setempat, dikarenakan kawasan hutan petak blok 63A berada di antara dua permukiman, sebelah atas kawasan perkampungan blok ngelak dusun Sumber sekar desa Tambakasri dan perkampungan brang tengah Tambakasri (- sekarang menjadi desa Sidoasri), kawasan petak 63 A pernah terbakar hebat pada kisaran tahun 1982 sehingga meluluh lantakan kawasan yang sebelumnya menjadi area perlindungan setempat. Selang kurun waktu 6 tahun tepatnya pada tahun 1988 masyarakat sekitar hutan petak 63A melakukan tanam penghijauan kembali , mengisi sela sela pepohonan yang selamat dari kebakaran 6 tahun silam dengan berbagai jenis tanaman, seperti tanaman petai, cengkeh, kopi, manggis, durian dll, semua jenis tanaman yang di tanam di petak 63A petani berharap ada hasil ekonomis selain untuk penghijauan kembali. Harapan petani tidak sia sia kisaran tahun 1995 petani sudah merasakan hasil dari tanaman yang di tanam,panen pertama pada tahun 1995 adalah tanaman kopi, selang dua tahun tepatnya tahun 1997 menyusul Tanaman cengkeh dan petai mulai berbuah,

Tanaman tutupan kopi, cengkeh, alpukat

mulai disini petani menyadari bahwa penunjang kehidupan masyarakat diantaranya karna adanya pemanfaatan kawasan hutan. Sekisaran tahun 1998 masyarakat berkordinasi dengan pihak pemangku wilayah hutan yang hal ini dari pihak Perum Perhutani RPH Sumber kembang BKPH Sumbermanjing KPH Malang terkait legalitas penggarapan, disitu disepakati bahwa masyarakat penggarap lahan hutan berkeinginan untuk memberikan kontribusi kepada Negara lewat Perum Perhutani dengan cara bagi hasil, hal ini di lakukan karna kawasan hutan yang di garap oleh masyarakat dalam naungan pangkuan Perum Perhutani.Dengan perjalanan waktu dan Regulasi yang ada kawasan hutan lindung untuk kawasan perlindungan setempat menjadi kawasan Hutan Tanaman Rakyat ( HTR)dengan pola Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat pada kisaran tahun 2007 sehingga diperlukan pembentukan suatu wadah kelompok masyarakat desa yang menangani terkait penataan garapan di kawasan hutan yang di sebut LKDPH.

Kawasan petak 63A dilihat dari Google earth

LKDPH adalah lembaga yang dibentuk oleh desa untuk menjadi mitra dari Perum Perhutani sebagai jembatan untuk memudahkan penataan dan pendataan masyarakat yang mengelola kawasan hutan.disini masyarakat sekitar kawasan hutan petak 63A merasakan ketenangan dalam pengelolaan bertujuan hutan subur rakyat makmur.Dengan bergulirnya waktu dan regulasi serta suhu politik yang tidak menentu pada tahun 2021 terjadi perubahan karena kebijakan pemerintah yang lebih baik dikawasan hutan ,dengan cara memberikan hak kelola pada masyarakat dengan pola Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial ( IPHPS) program ini sangat baik dengan slogan Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera, dengan pola IPHPS ini berharap akan lebih terjaganya kawasan hutan tanpa menghilangkan kearifan lokal dan menambah nilai kreatif pada masyarakat penggarap kawasan hutan dengan persyaratan dan kreteria lokasi hutan yang bisa masuk dalam pola IPHPS.Kembali Kepada petak 63A, petak 63A lokasi hutan dengan kemiringan -+ 45-65 derajat dengan ketinggian 400 – 600 Mdpl dengan kawasan yang sudah ada tutupan 75℅.- 85% .

Kemiringan kawasan petak 63a kisaran 45-65 drajat

Menurut salah satu petani hutan Bpk Fahrudin mengatakan” Kita masyarakat ini heran, mengapa pihak terkait seakan akan masa bodoh dengan beban pajak yang harus dibayar oleh petani hutan. Padahal Negara butuh pajak untuk membangun, untuk membayar abdi2nya.. Termasuk untuk membayar para pihak2 terkait di kehutanan.juga untuk menunjang kegiatan di kehutanan itu uang pajak… Maka kami masyarakat meminta segerakan dan berikan akses untuk bisa membayat pajak dari pemggarapan hutan.juga tolong berpikir secara sederhana… Dengan adanya masyarakat tidak membayar pajak dari kawasan hutan yang digarap ,berapa kerugian negara gara gara kebijakan para pihak terkait di kehutanan. Jangan dipikir masyarakat senang tanpa penarikan pajak… Kami walau masyarakt kecil termasuk bagian dari warga negara Indonesia yang juga ingin memajukan Negaranya.. Tolong jangan sepelekan uang RECEH dari petani hutan..ujar Bpk Fahrudin. Salam HUTAN LESTARI MASYARAKAT SEJAHTERA, HUTAN SUBUR RAKYAT MAKMUR.

Artikel ini telah dibaca 26 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Diduga menyewakan TKD oknum pemdes Sitiarjo dilaporkan ke Unit Tipikor Polres Malang

5 Januari 2024 - 20:07 WIB

Pelestarian Budaya Desa di Tangan Pemuda

12 September 2023 - 14:18 WIB

Estafet Kepemimpinan Desa di Tangan Pemuda

11 September 2023 - 06:47 WIB

Peran Penting Pemuda Desa Dalam Pemilihan Umum

6 September 2023 - 13:17 WIB

Tawa Sederhana Versi Anak Desa, Upaya Mengurangi Kecanduan Gadget Pada Anak

29 Agustus 2023 - 20:30 WIB

Berdamai dengan Konflik Kades -BPD

25 Juli 2023 - 21:21 WIB

Trending di OPINI