Mojokerto ( DESA MERDEKA ) – Sejumlah warga melaporkan Kepala Desa (Kades) Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Sugiarto atas dugaan penyelewengan Dana Desa ke Inspektorat Mojokerto.
Dugaan anggaran yang diselewengkan sekitar Rp 198 jutaan. Dana tersebut merupakan anggaran pembanguan jalan Dusun Loloawang dan Dusun Sukorejo tahun anggaran 2022.
Kedatangan mereka juga bersamaan dengan pemanggilan empat mantan Perangkat Desa Lolawang. Yakni mantan Kasi Pembangunan Etik Nurisma, mantan Bendahara Desa Ainun Nadifah, dan Kepala Dusun Sumberbendo Nur Malik.
Ketiga orang ini dipecat oleh Kepala Desa Lolawang Sugiarto. Mereka dipanggil penyidik Inspektorat Kabupaten Mojokerto sesuai surat Nomor : 005/841/416-060/2023).
Ketiganya diminta keterangan terkait surat dari Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Mojokerto Nomor B-845/M.5.23/Fd.1/03/2023.
“Terkait masalah kerugian keuangan negara di tahun anggaran 2022 sekira Rp198 juta. Dalam proses hukumnya masih didalami APH,” ungkapnya. Atas persoalan tersebut, perwakilan warga mendatangi Kantor Inspektorat Kabupaten Mojokerto. Faiz berharap, inspektorat busa segara mengusut tuntas.
“Warga meminta agar Inspektorat kerja secepatnya, agar kerugian negara biar kita ketahui, berapa? Karena ini dasar pihak kejaksaan bisa bekerja,” katanya. Kepala Inspektorat Kabupaten Mojokerto, Poedji widodo menyampaikan, kasus Desa Lolawang sudah bergulir sejak tahun 2021 sampai ke APH. Akan tetapi, ditahun 2022 ada laporan kasus baru lagi
“30 maret 2023 inspektorat baru koordinasi dengan APH, sehingga memutuskan memanggil beberapa pihak terkait mulai hari senin 3 april jadi semuanya baru proses dan meminta keterangan beberapa pihak,” ungkapnya.
Sementara, Kepala Desa Lolawang Sugiarto menepis suluruh tuduhan tersebut. Ia mebenarkan telah melakukan pemecatan terhadap 4 perangkat desa tersebut lantaran kinerja dinilai tak bisa diharapkan.
“Faiz dipecat karena menghabiskan uang, dikarenakan saat pertanggung jawaban anggaran untuk LKPJ tahun 2021 dia tidak datang kok. Apakah bisa dilanjutkan (menjabat)? Sedangkan dia tidak ke kantor satu tahun,” ungkapnya. Bahkan ia mempertanyakan alasan Faiz tidak datang saat rapat pertanggung jawaban LKPJ 2021.
Sebagai Sekertaris Desa saat itu semestinaya bertanggungjawab atas laporan anggaran desa. Terkait pemcetan mantan Bendahara Desa Ainun.
Menurut Sugiarto, Ainun tidak membuat laporan LKPJ tahun 2021. Kala itu, ada kekurangan laporan senilai Rp 435 juta. “Kekurangan itu saya yang menutup dengan uang pribadi,” tandasnya. Sedangkan soal pembangunan jalan Dusun Lolawang dan Sukorejo ia tak menampik belum terealisasi. Namun, ia membantah jika dituduh menghabiskan anggran senilai Rp 198 juta itu. Sebab, anggran bersumber dari APBDes dan Pajak itu belum turun. “Belum cair, saya tidak pernah menarik uang itu. Hanya berupa SPP,” pungkasnya.
Artikel ini sudah tayang di VIVA.co.id
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.