Medan, Sumatera Utara [DESA MERDEKA] – Media sosial dihebohkan dengan beredarnya rekaman suara yang diduga melibatkan Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara, Siddiq Suyatno, dengan seorang wanita berinisial R. Rekaman tersebut memicu dugaan kuat adanya praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses evaluasi serta rekrutmen Tenaga Ahli Pendamping Desa di wilayah Sumatera Utara.
Dalam rekaman yang beredar pada Jumat (2/1/2026), pria yang diduga Siddiq membahas rencana evaluasi pendamping desa untuk tahun anggaran 2026. Ia menyebut akan mengirimkan data induk kepada si wanita agar nama-nama tertentu diberikan tanda khusus untuk dipertahankan kontraknya, terutama di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara.
Hal yang paling menyita perhatian publik adalah percakapan mengenai nominal tertentu. Wanita dalam rekaman tersebut terdengar menanyakan apakah besaran angka yang diduga sebagai “uang pelicin” atau sogokan masih tetap sama seperti sebelumnya.
Desakan Pengusutan dan Laporan ke Istana
Menanggapi skandal ini, Marjuddin Nazwar dari elemen masyarakat pendukung kebijakan Presiden, Ibu Prabu, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) di Sumatera Utara untuk segera bertindak. Ia menilai aroma KKN dalam rekaman tersebut sangat menyengat dan berpotensi merusak integritas program Kementerian Desa yang saat ini dipimpin oleh Menteri Yandri Susanto.
Nazwar juga menegaskan akan meneruskan temuan ini ke Istana Negara. Menurutnya, praktik semacam ini dapat menghambat jalannya Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang fokus pada pembangunan dari pinggiran atau desa.
“Aparat harus segera mengungkap kebenaran rekaman ini. Kami akan lapor ke pusat karena hal ini mengganggu upaya membangun desa yang bersih dan transparan,” tegas Nazwar.
Bantahan Siddiq Suyatno: Sebut Video Dipelintir
Di sisi lain, Siddiq Suyatno memberikan klarifikasi resmi melalui pesan tertulis kepada para tenaga pendamping di Sumatera Utara. Ia membantah isi rekaman tersebut dan mengklaim bahwa artikulasi serta maksud pembicaraannya telah dipelintir oleh pihak tidak bertanggung jawab.
Siddiq menegaskan tiga poin utama dalam klarifikasinya:
- Isi video/rekaman tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan konteks pembicaraan yang sebenarnya.
- Meminta para pendamping desa agar tidak terpengaruh oleh isu hoaks yang beredar.
- Mengajak seluruh tim untuk tetap fokus bekerja secara profesional guna menyukseskan program pembangunan desa Presiden Prabowo.
Meskipun telah dibantah, publik tetap menuntut transparansi dan audit menyeluruh terhadap proses rekrutmen TPP (Tenaga Pendamping Profesional) di Sumatera Utara guna memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan program negara.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.