Menu

Mode Gelap
Pertashop: Solusi Entaskan Kemiskinan dan Percepat Kesejahteraan Desa di Kalsel Banjir dan Tanah Longsor Telan 33 Penambang Emas Ilegal Suwawa Layanan Jantung Intervensi RSUD M. Natsir Di Solok Diresmikan DPRD Kalteng Dorong Pengembangan Ekonomi Desa Melalui Sektor Pertanian Kompleks dan Kerajinan Tangan Minyak Atsiri Sumbar Melangkah Maju: Putra Daerah Dirikan PT Alam Anugerah Esensi (Arsens)

KUMHANKAM · 27 Apr 2023 12:31 WIB ·

Urai Konflik Antar Desa, Pemda Malteng Segera Bentuk Badan Penanganan Konflik


 Urai Konflik Antar Desa, Pemda Malteng Segera Bentuk Badan Penanganan Konflik Perbesar

Maluku Tengah ( DESA MERDEKA ) – Badan Penanganan Konflik (BPK) tingkat desa akan segera dibentuk Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Maluku Tengah, untuk menangani konflik sosial yang sering terjadi di daerah itu.

“BPK ini bakal dibentuk pada daerah yang rawan terjadi konflik antar desa,” kata Muhamat Marasabessy, Penjabat Bupati Malteng, Rabu (26/4/2023).

Pemerintah daerah saat ini, menurut Marasabessy, masih mencari format yang tepat guna merealisasi gagasan tersebut, untuk meminimalisir timbulnya konflik antara warga dari desa atau negeri bertetangga.

“Mereka akan direkrut dari setiap desa/negeri untuk dilibatkan secara langsung dalam meminimalisir konflik yang bakalan terjadi,” papar Marasabessy.

Adapun setiap pengurus BPK yang terpilih nantinya, akan difasilitasi oleh pemerintah daerah, salah satunya diberikan atribut dam sarana dan prasarana lainya.

“Kita akan fasilitas mereka. Tentu kita libatkan mereka agar potensi-potensi konflik dapat diminimanilisir di Malteng. Jadi desa atau negeri yang berpotensi konflik antar warga saja yang dibentuk BPK. Kalau desa dan negeri lain yang tidak berpotensi tidak perlu dibentuk BPK,” jelasnya.

Meski demikian, kata dia, saat ini Pemerintah Daerah masih mencari format yang tepat guna merealisasi program pembentukan BPK tersebut.

“Kita sementara siapkan aturanya,” ujar Marasabessy, yang sekaligus Kepala Dinas PUPR Maluku itu.

Gagasan ini juga mendapat dukungan dari Kapolresta Pulau Ambon dan Dandim 1504 Pulau Ambon Letkol (Arh) Tengku Sony Sonata. Diketahui bahwa banyak wilayah di Pulau Seram, Pulau Haruku dan sebagian Pulau Ambon yang masuk wilayah administratif Maluku Tengah dan sering terjadi konflik sosial antara desa sehingga menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Kondisi ini bisa terlihat di daerah Tamilouw, Dusun Ori, Negeri Pelauw dan Kariuw hingga di kawasan Leihitu yang berada di Pulau Ambon dan kebanyakan akibat masalah perbatasan wilayah,” tutup Letkol (Arh) Tengku Sony Sonata.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 4 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Kapolda Jateng Berdialog dengan Karyawan Kudus: Kunci Sukses Pemimpin adalah Kerja Keras dan Solusi

28 Juni 2024 - 20:04 WIB

Hati-Hati Penipuan Berkedok Dana Hibah Gubernur Sumbar!

27 Juni 2024 - 16:48 WIB

Warga Desa Sitiarjo Laporkan Dugaan Korupsi Tanah Kas Desa ke Polres Malang

5 Januari 2024 - 20:07 WIB

Menggugat Visi Capres tentang Masa Depan Pemberantasan Korupsi di tengah KPK Limbung (Suara Perempuan dari Kampus)

5 Januari 2024 - 08:23 WIB

Puslatpur Mengikuti Dialog Interaktif Gerakan Nasional Ketahanan Pangan Melalui Vicon

1 November 2023 - 20:25 WIB

Program Jaksa Garda Desa, Jadikan Gampong Sukaraja Contoh Pengelolaan Dana Desa

13 Oktober 2023 - 18:06 WIB

Trending di KUMHANKAM