Pati [DESA MERDEKA] – Suasana memanas dalam rapat pembahasan Laporan Realisasi (LR) 2023, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) 2024, dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) 2024 di Desa Karaban, Pati. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karaban, Sowo, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kurangnya transparansi dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa tersebut.
Pertanyaan-pertanyaan terkait sejumlah proyek pembangunan yang belum selesai, seperti jembatan yang tidak rampung, serta pergantian jenis motor dinas dari PCX menjadi KLX tanpa penjelasan yang jelas, menjadi sorotan utama dalam rapat tersebut. Sowo menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik terkait penggunaan anggaran desa, namun sayangnya, permintaan tersebut tidak mendapat respons yang memuaskan dari perangkat desa.
“Kami sebagai pengawas di tingkat desa berhak mendapatkan penjelasan yang detail mengenai penggunaan dana desa. Namun, perangkat desa justru bersikap defensif dan tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kami,” ujar Sowo dengan nada kesal, 6 Maret 2024.
Ketidakpuasan BPD semakin bertambah ketika Kepala Desa Karaban, Kusnan, enggan memberikan keterangan kepada awak media yang meliput peristiwa tersebut. Bahkan, wartawan sempat diminta untuk meninggalkan lokasi rapat. Sikap tertutup dari pemerintah desa ini menimbulkan dugaan adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
“Aksi perangkat desa yang menghalang-halangi upaya kami untuk mendapatkan informasi yang transparan semakin menguatkan dugaan adanya kejanggalan dalam pengelolaan keuangan desa,” tegas Sowo.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.