Jakarta [DESA MERDEKA] – Dana desa telah menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembangunan di tingkat pedesaan. Dana yang bersumber dari APBN ini bertujuan untuk mendorong pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Penggunaan dana desa dialokasikan ke berbagai aspek, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial.
Dalam praktiknya, banyak desa memanfaatkan dana ini untuk membangun jalan desa, irigasi, serta fasilitas publik lainnya. Beberapa desa memilih untuk memberdayakan kelompok tani, UMKM, atau program pelatihan keterampilan.
Namun, aliran dana desa tidak luput dari pro dan kontra. Di satu sisi, banyak pihak yang memuji dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat desa dan percepatan pembangunan.
Di sisi lain, beberapa kritik muncul terkait transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaannya. Kasus penyelewengan anggaran hingga ketidakjelasan prioritas alokasi dana sering menjadi perhatian publik.
Menariknya, masyarakat desa sendiri sering kali memiliki pandangan beragam mengenai aspek yang perlu menjadi prioritas aliran dana desa.
Hasil survei oleh Litbang Kompas menunjukkan bahwa mayoritas responden, yaitu 49,6%, berpendapat bahwa pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas utama dalam alokasi dana desa.
Infrastruktur yang baik dianggap sebagai fondasi penting untuk mendorong perkembangan ekonomi desa, aksesibilitas, serta kenyamanan masyarakat. Jalan desa, jembatan, dan fasilitas umum lainnya sering kali menjadi kebutuhan mendesak yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Di posisi kedua, bantuan sosial dipilih oleh 24,3% responden sebagai sektor prioritas. Bantuan ini dianggap vital untuk mendukung masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi kurang beruntung, terutama di tengah ancaman kemiskinan dan ketimpangan.
Sementara itu, pembangunan kesehatan dipilih oleh 8,2% responden. Hal ini mencerminkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya fasilitas kesehatan seperti posyandu, klinik desa, atau program penyuluhan kesehatan.
Selain itu, modal atau pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi pilihan bagi 6,2% responden. BUMDes dianggap sebagai penggerak ekonomi lokal yang mampu menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan desa.
Sebagian kecil masyarakat, yaitu 5,1%, mengutamakan bantuan pupuk sebagai prioritas dana desa. Pilihan ini terutama relevan bagi desa-desa dengan mayoritas penduduk yang berprofesi sebagai petani.
Hasil survei juga menunjukkan bahwa 5,2% responden mengaku tidak tahu sektor mana yang harus menjadi prioritas, sementara 1,4% lainnya tidak memberikan jawaban.
Hal ini mencerminkan adanya kebutuhan untuk memberikan informasi yang lebih transparan dan partisipatif kepada masyarakat terkait penggunaan dana desa. Pendekatan yang inklusif dapat membantu pemerintah desa menetapkan prioritas yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Survei ini dilakukan oleh Litbang Kompas dengan melibatkan 1.000 responden yang tersebar di 38 provinsi. Responden dipilih secara acak dari panel Litbang Kompas dengan mempertimbangkan proporsi penduduk di masing-masing provinsi.
Pengumpulan data berlangsung pada 4-10 Januari 2025 melalui wawancara telepon. Survei ini memiliki margin of error sekitar 3,10% dan tingkat kepercayaan mencapai 95%, dengan asumsi metode penarikan sampel acak sederhana.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.