Sumbar Bidik Predikat A dalam Penilaian SAKIP 2024

Perbesar

Padang [DESA MERDEKA] – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Gubernur Sumbar, Mahyeldi, dalam evaluasi SAKIP Tahun 2024 yang digelar Senin (26/08/2024), menegaskan target untuk meraih predikat A dalam penilaian SAKIP tahun ini.

“Pada tahun lalu, Sumbar berhasil meraih predikat BB dengan nilai 78,34. Namun, kita tidak ingin berpuas diri. Tahun ini, kita targetkan predikat A,” tegas Mahyeldi.

Peningkatan kualitas SAKIP ini, menurut Mahyeldi, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Pengimplementasian SAKIP yang baik akan bermuara pada pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan efisien, sehingga program-program pembangunan dapat lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Dalam paparannya, Mahyeldi memaparkan berbagai indikator makro ekonomi Sumbar, mulai dari pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, hingga potret kemiskinan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan masukan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Mahyeldi juga menekankan pentingnya koordinasi yang kuat antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan DPRD. “Semua pihak harus bersinergi dalam mengawal pelaksanaan anggaran daerah agar sesuai dengan rencana pembangunan,” ujarnya.

ASN, lanjut Mahyeldi, memiliki peran penting dalam mengawal pelaksanaan anggaran daerah. “ASN harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Masukan dari Kemenpan-RB

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Kemenpan-RB memberikan sejumlah masukan terkait perbaikan SAKIP di Sumbar. Masukan-masukan tersebut akan dijadikan bahan evaluasi oleh Pemprov Sumbar untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.

“Kami mengapresiasi upaya Pemprov Sumbar dalam meningkatkan kualitas SAKIP. Kami berharap dengan adanya evaluasi ini, kinerja pemerintah daerah semakin baik,” ujar salah seorang perwakilan Kemenpan-RB.