Menu

Mode Gelap
Pj Bupati Banyuasin Koordinasi Langkah Strategis Penguatan Implementasi SAKIP Untuk Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Desa Sulut Meninggal Dunia, BPJAMSOSTEK Serahkan Santunan Program Jaksa Garda Desa, Jadikan Gampong Sukaraja Contoh Pengelolaan Dana Desa Rp 7,5 Miliar Tambahan DD Untuk 65 Desa di Konawe Selatan Muhammadiyah Purbalingga :Kolaborasi Multipihak Wujudkan Zero Waste

PEMERINTAHAN · 24 Mei 2023 21:33 WIB ·

Riau Miliki BUMDes Terbanyak Ke-2 Nasional


 Riau Miliki BUMDes Terbanyak Ke-2 Nasional Perbesar

Pekanbaru (DESA MERDEKA) – Jumlah Badan Usaha Milik Desa di wilayah propinsi Riau, berhasil menduduki peringkat kedua terbanyak secara nasional.

“BUMDes maju (di Provinsi Riau) terbanyak kedua nasional setelah Bali,” terang Syamsuar, Gubernur Riau (Gubri), saat rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2023 di Gedung Daerah Balai Serindit, Rabu (24/5/2023).

Ia menjelaskan Provinsi Riau memiliki 1591 desa, Pada tahun 2022 lalu, progres capaian desa maju di Riau sebanyak 520 Desa, Desa Mandiri sebanyak 159 Desa, Desa Berkembang sebanyak 801 Desa, dan Desa Tertinggal 87 Desa dan sangat tertinggal 24 Desa.

“Kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 yaitu Desa Maju sebanyak 364 Desa, Desa Mandiri sebanyak 101 Desa, Desa Berkembang sebanyak 911 Desa, Desa Tertinggal 187 Desa, dan Sangat Tertinggal 28 Desa,” terang Syamsuar.

Di sisi lain, orang nomor satu di Riau ini menerangkan bahwa progres capaian BUMDes tahun 2022 dengan klasifikasi maju sebanyak 253, berkembang sebanyak 288, klasifikasi tumbuh/pemula sebanyak 598, dan klasifikasi dasar/perintis sebanyak 480.

Kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 yaitu klasifikasi maju sebanyak 202, berkembang sebanyak 386, klasifikasi tumbuh/pemula sebanyak 442, dan klasifikasi dasar/perintis sebanyak 561.

Syamsuar juga mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah mengalokasikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada desa setiap tahunnya.

“Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah provinsi terhadap pemerintahan desa sehingga diharapkan dapat membangun perekonomian desa dan peningkatan kualitas BUMDes,” kata Syamsuar

Adapun rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2023 dilaksanakan sebagai perwujudan dari akuntanbilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, yang sudah dimulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Implementasi dari upaya tersebut, telah diwujudkan melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes), yang dibangun bersama BPKP dengan Kementerian Dalam Negeri.

 

Artikel ini telah dibaca 6 kali

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Dapat Pembangunan Rehab Pihak SMPN 1 Pebayuran Ucapakan Terimakasih

14 Juni 2024 - 10:40 WIB

Dapat Bangunan Pemagaran Kepsek SDN Bantarsari01 Ucapakan Terimakasih

14 Juni 2024 - 08:17 WIB

Jalin Sinergitas,Forkopimcam Kedungwaringin dengan Ormas Pemuda Pancasila Ciptakan Kondusifitas Jelang Pilkada

28 Mei 2024 - 14:26 WIB

Gandeng PSSI, Disdik Resmi Buka GSI Jenjang SMP Tingkat Kab.Bekasi

15 Mei 2024 - 13:42 WIB

Kab.Bekasi Juara Internasional Football Championship U-13

14 Mei 2024 - 13:20 WIB

Jangan Khawatir, Stok Kebutuhan Pokok di Banyumas Aman dan Terjangkau Hingga Lebaran

27 Maret 2024 - 22:04 WIB

Trending di PEMERINTAHAN