Pekanbaru (DESA MERDEKA) – Jumlah Badan Usaha Milik Desa di wilayah propinsi Riau, berhasil menduduki peringkat kedua terbanyak secara nasional.
“BUMDes maju (di Provinsi Riau) terbanyak kedua nasional setelah Bali,” terang Syamsuar, Gubernur Riau (Gubri), saat rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2023 di Gedung Daerah Balai Serindit, Rabu (24/5/2023).
Ia menjelaskan Provinsi Riau memiliki 1591 desa, Pada tahun 2022 lalu, progres capaian desa maju di Riau sebanyak 520 Desa, Desa Mandiri sebanyak 159 Desa, Desa Berkembang sebanyak 801 Desa, dan Desa Tertinggal 87 Desa dan sangat tertinggal 24 Desa.
“Kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 yaitu Desa Maju sebanyak 364 Desa, Desa Mandiri sebanyak 101 Desa, Desa Berkembang sebanyak 911 Desa, Desa Tertinggal 187 Desa, dan Sangat Tertinggal 28 Desa,” terang Syamsuar.
Di sisi lain, orang nomor satu di Riau ini menerangkan bahwa progres capaian BUMDes tahun 2022 dengan klasifikasi maju sebanyak 253, berkembang sebanyak 288, klasifikasi tumbuh/pemula sebanyak 598, dan klasifikasi dasar/perintis sebanyak 480.
Kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 yaitu klasifikasi maju sebanyak 202, berkembang sebanyak 386, klasifikasi tumbuh/pemula sebanyak 442, dan klasifikasi dasar/perintis sebanyak 561.
Syamsuar juga mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah mengalokasikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada desa setiap tahunnya.
“Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah provinsi terhadap pemerintahan desa sehingga diharapkan dapat membangun perekonomian desa dan peningkatan kualitas BUMDes,” kata Syamsuar
Adapun rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2023 dilaksanakan sebagai perwujudan dari akuntanbilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, yang sudah dimulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Implementasi dari upaya tersebut, telah diwujudkan melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes), yang dibangun bersama BPKP dengan Kementerian Dalam Negeri.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.