Menu

Mode Gelap
Muhammadiyah Purbalingga :Kolaborasi Multipihak Wujudkan Zero Waste Kunjungan di Klaten, Wamendes Paiman Ingatkan BUMDesa Maju Jika Inovatif dan Kreatif Wamendes Paiman : UMKM Desa Dapat Manfaatkan BUMDes Untuk Perluas Pasar Desa Digital Bakal Tingkatkan Ekonomi dan Percepat Pembangunan Desa BSKDN Kemendagri Dorong Perangkat Desa Fokus Gali Potensi Daerahnya

PEMERINTAHAN · 24 Mei 2023 21:33 WIB ·

Riau Miliki BUMDes Terbanyak Ke-2 Nasional


 Riau Miliki BUMDes Terbanyak Ke-2 Nasional Perbesar

Pekanbaru (DESA MERDEKA) – Jumlah Badan Usaha Milik Desa di wilayah propinsi Riau, berhasil menduduki peringkat kedua terbanyak secara nasional.

“BUMDes maju (di Provinsi Riau) terbanyak kedua nasional setelah Bali,” terang Syamsuar, Gubernur Riau (Gubri), saat rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2023 di Gedung Daerah Balai Serindit, Rabu (24/5/2023).

Ia menjelaskan Provinsi Riau memiliki 1591 desa, Pada tahun 2022 lalu, progres capaian desa maju di Riau sebanyak 520 Desa, Desa Mandiri sebanyak 159 Desa, Desa Berkembang sebanyak 801 Desa, dan Desa Tertinggal 87 Desa dan sangat tertinggal 24 Desa.

“Kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 yaitu Desa Maju sebanyak 364 Desa, Desa Mandiri sebanyak 101 Desa, Desa Berkembang sebanyak 911 Desa, Desa Tertinggal 187 Desa, dan Sangat Tertinggal 28 Desa,” terang Syamsuar.

Di sisi lain, orang nomor satu di Riau ini menerangkan bahwa progres capaian BUMDes tahun 2022 dengan klasifikasi maju sebanyak 253, berkembang sebanyak 288, klasifikasi tumbuh/pemula sebanyak 598, dan klasifikasi dasar/perintis sebanyak 480.

Kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 yaitu klasifikasi maju sebanyak 202, berkembang sebanyak 386, klasifikasi tumbuh/pemula sebanyak 442, dan klasifikasi dasar/perintis sebanyak 561.

Syamsuar juga mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah mengalokasikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada desa setiap tahunnya.

“Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah provinsi terhadap pemerintahan desa sehingga diharapkan dapat membangun perekonomian desa dan peningkatan kualitas BUMDes,” kata Syamsuar

Adapun rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2023 dilaksanakan sebagai perwujudan dari akuntanbilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, yang sudah dimulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Implementasi dari upaya tersebut, telah diwujudkan melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes), yang dibangun bersama BPKP dengan Kementerian Dalam Negeri.

 

Artikel ini telah dibaca 4 kali

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Memahami Desa Inklusi, NGO P3PD Menyelenggarakan Workshop Kurikulum Sekolah Lapang

15 September 2023 - 16:38 WIB

Dihadiri Ketua DPRD dan KAJARI Forum Komunikasi BUMDes Benteng di Bentuk

8 September 2023 - 08:33 WIB

Musim Perencanaan Pembangunan Desa Pattaneteang Gelar Rembug Stunting dan Musdes Khusus Perempuan

30 Agustus 2023 - 20:51 WIB

Tingkatkan Kemampuan, 30 Peserta Petugas Antar Kerja se-Aceh Selesaikan Bimbingan Teknis

23 Agustus 2023 - 22:07 WIB

60 Kantong Aksi Donor Darah ASN Disnakermobduk Aceh

22 Agustus 2023 - 21:27 WIB

BSKDN Kemendagri Dorong Perangkat Desa Fokus Gali Potensi Daerahnya

22 Agustus 2023 - 18:55 WIB

Trending di PEMERINTAHAN