Menu

Mode Gelap
Pj Bupati Banyuasin Koordinasi Langkah Strategis Penguatan Implementasi SAKIP Untuk Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Desa Sulut Meninggal Dunia, BPJAMSOSTEK Serahkan Santunan Program Jaksa Garda Desa, Jadikan Gampong Sukaraja Contoh Pengelolaan Dana Desa Rp 7,5 Miliar Tambahan DD Untuk 65 Desa di Konawe Selatan Muhammadiyah Purbalingga :Kolaborasi Multipihak Wujudkan Zero Waste

PEMILU · 21 Mei 2023 20:35 WIB ·

Ramai-ramai Ajukan Pengunduran Diri, Kades di Majene Daftar Bacaleg Pemilu 2024


 Suasana di Kantor KPU Majene di Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulbar.(Image Courtesy; Tribunnews) Perbesar

Suasana di Kantor KPU Majene di Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulbar.(Image Courtesy; Tribunnews)

Majene (DESA MERDEKA) – Berbekal keinginan mencalonkan diri sebagai calon legislatif (caleg) pada pemilu 2024 mendatang, Kepala desa (Kades) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar) ramai-ramai ingin mengundurkan diri dari jabatannya.

“Sudah ada tiga yang menyampaikan kepada kami , siap mengundurkan diri sebagai kepala desa,” kata Sudirman, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Majene, dilansir dari tribun, Minggu (21/5/2023).

Terkait hal tersebut, Indriana Mustafa, komisioner Bawaslu Majene, membenarkan adanya sejumlah kepala desa yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPRD.

“Dari hasil pengawasan kami saat penyerahan dokumen bakal calon di kpu, kami menemukan bacalon dari unsur aparat desa dan ASN,” ujar Indriana Mustafa.

Untuk memastikan pencalonan ASN dan kepala desa, Bawaslu akan bersurat ke kpu terkait dokumen bacalon.

“Dan saat ini kami sementara melakukan penelusuran bukti baik terhadap dokumen bacalon maupun ke instansi yang berwenang,” lanjut Indriana.

Menurut Indriana, sampai tahapan pendaftaran bacalon ke kpu belum ada yang perlu di rekomendasikan.

“Masih dalam tahap pengajuan dokumen dan belum masuk tahapan vermin dan masih panjang tahapannya,” terang Indriana.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, memang mengatur kepala desa yang hendak maju sebagai caleg wajib mundur dari jabatannya.

Aturan kades mundur ini merujuk pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 29 huruf i UU tersebut melarang kepala desa rangkap jabatan sebagai anggota legislatif.

Sejumlah jabatan lain juga harus mundur dari jabatannya jika mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Menurut Pasal 240 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mereka yang wajib mundur dari jabatan jika maju caleg, diantaranya, kepala daerah, wakil kepala daerah, Aparatur sipil negara (ASN), Anggota TNI, Anggota Polri, Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.

Artikel ini telah dibaca 8 kali

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Seorang Pejuang Demokrasi Ditingkat Bawah Gugur Setelah Selesai Bertugas

17 Februari 2024 - 21:22 WIB

Pengawasan Distribusi Logistik Pemilu Kecamatan Karangjambu Berjalan Aman dan Lancar

7 Februari 2024 - 22:34 WIB

Yakin Menang! TKN Fanta Prabowo-Gibran Gelar  Kopdar Pemilih pemula dari Kalangan Milenial di Banyumas.

6 Februari 2024 - 20:25 WIB

KNPI Bone Bolango Sesalkan Edaran Menyesatkan Via WhatsApp Menimbulkan Kegaduhan.

25 Januari 2024 - 14:56 WIB

Jaga Transparansi, Ketua RW Dipilih Secara Langsung

21 Januari 2024 - 09:45 WIB

Gelar Jumat Curhat, Kapolsek Penukal Utara Kunjungi Desa Tempirai

22 Desember 2023 - 14:29 WIB

Trending di PEMILU