Maros, Sulawesi Selatan [DESA MERDEKA] – Siapa sangka urusan politik desa kini berkelindan erat dengan isu pemanasan global? Di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, paradigma baru tengah dibangun. Yayasan BaKTI bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Maros menggelar maraton penguatan kapasitas selama 12 hari yang menyisir 12 desa di 4 kecamatan.
Misi besarnya cukup berani: memastikan kelompok konstituen desa tidak gagap saat berhadapan dengan dampak perubahan iklim dan tetap memiliki taji dalam partisipasi politik lokal. Koordinator Program Inklusi Yayasan BaKTI Maros, Isnawati, menegaskan bahwa masyarakat desa harus menjadi aktor utama, bukan sekadar penonton dalam menghadapi fenomena alam yang kian ekstrem.
Mengawal Dana Desa untuk Isu Ekologis
Sudut pandang menarik dalam rangkaian kegiatan ini adalah pengaitan langsung antara hak politik warga dengan pengawasan 7 fokus utama penganggaran dana desa. Selama ini, dana desa sering kali dianggap hanya untuk pembangunan infrastruktur fisik. Namun, BaKTI mendorong warga agar memahami bahwa dana tersebut dapat dan harus digunakan untuk mitigasi serta adaptasi perubahan iklim.
“Kami ingin memastikan masyarakat paham bahwa dana desa adalah alat untuk mengatasi masalah nyata mereka, termasuk dampak iklim yang mengancam mata pencaharian,” ujar Isnawati. Dengan pemahaman ini, masyarakat diharapkan lebih kritis dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran agar tepat sasaran.
Inklusi yang Menjangkau Akar Rumput
Kegiatan yang dimulai sejak akhir Februari 2024 ini melibatkan elemen lintas sektor, mulai dari aparat desa, warga dari kelompok rentan, hingga media. Sinergi ini bertujuan agar kebijakan yang lahir di balai desa benar-benar inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal.
Salah satu titik krusial kegiatan ini berlangsung di Desa Lekopancing, Kecamatan Tanralili. Di sana, warga diajak membedah bagaimana proses politik di tingkat desa menentukan ketahanan mereka terhadap krisis lingkungan di masa depan. Antusiasme warga menunjukkan adanya kerinduan akan edukasi yang menghubungkan kebijakan birokrasi dengan realitas lapangan.
Melalui langkah ini, Maros berupaya membuktikan bahwa kesejahteraan warga tidak hanya dibangun dari beton dan aspal, melainkan dari pemahaman politik yang sehat dan kesadaran lingkungan yang kuat sejak dari lingkup terkecil, yakni desa.
Redaksi Desa Merdeka


















Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.