Menu

Mode Gelap
Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa Bantah Isu Kontraktor LPJ, PMD Kolaka Utara Siapkan Klinik Desa Sultan HB X: Desa Adalah Fondasi Budaya dan Ekonomi Bukan Seremoni, Desa Kambuno Rayakan Hari Desa dengan Aksi

PEMERINTAHAN · 12 Okt 2023 16:26 WIB ·

Pj Wali Kota Baru: ‘Kurir’ Stabilitas Politik di Sumbar


					Pj Wali Kota Baru: ‘Kurir’ Stabilitas Politik di Sumbar Perbesar

Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, resmi melantik Sonny Budaya Putra sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Panjang dan Roberia sebagai Pj Wali Kota Pariaman, Kamis (12/10/2023). Pelantikan yang berlangsung di Auditorium Gubernuran ini bukan sekadar rotasi birokrasi biasa, melainkan penugasan strategis bagi dua sosok bertangan dingin untuk menjaga “suhu” politik dan netralitas ASN di tengah transisi kekuasaan.

Alih-alih hanya fokus pada pembangunan fisik, Mahyeldi menekankan peran kedua pejabat ini sebagai jembatan harmonisasi. Mereka ditantang untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan lurus di bawah bayang-bayang persiapan Pemilu dan Pilkada 2024 yang krusial.

Misi Khusus: Penjaga Netralitas dan Fasilitator Pemilu
Dalam sudut pandang yang lebih luas, posisi Pj Wali Kota kali ini menyerupai peran “kurir” stabilitas. Mahyeldi mengingatkan bahwa tugas utama mereka, selain menyelenggarakan pemerintahan harian, adalah memfasilitasi pelaksanaan pesta demokrasi.

“Saudara diberi tugas menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Ini bukan pekerjaan mudah, namun komitmen dalam sumpah jabatan harus direalisasikan secara nyata,” tegas Mahyeldi.

Ketegasan ini muncul karena kerawanan politik di daerah sering kali dipicu oleh ketidaknetralan birokrasi. Oleh karena itu, pemilihan Sonny yang merupakan mantan Sekda Padang Panjang dan Roberia yang menjabat Dirjen di Kemenkumham, dianggap sebagai kombinasi antara kearifan lokal dan ketegasan regulasi tingkat pusat.

Antara Transparansi dan Risiko Hukum
Mahyeldi juga memberikan peringatan keras mengenai tata kelola keuangan. Ia menekankan bahwa status jabatan “sementara” selama maksimal satu tahun tidak memberikan ruang bagi kelalaian administrasi. Pj Wali Kota diminta menjalankan sistem yang transparan dan akuntabel agar tidak ada kebijakan yang berujung pada kerugian negara.

Sinergi horizontal dengan jajaran pemerintah daerah serta sinergi vertikal dengan Pemprov dan pusat menjadi kunci agar pembangunan tidak terhenti meski dipimpin oleh pejabat transisi.

Estafet dari Pemimpin Definitif
Pelantikan ini sekaligus menandai berakhirnya masa pengabdian pasangan Fadly Amran-Asrul di Padang Panjang serta Genius Umar-Mardison Mahyuddin di Pariaman. Mahyeldi memberikan apresiasi tinggi atas kemajuan signifikan yang telah dicapai kedua kota tersebut selama periode 2018-2023.

Kini, beban untuk menjaga momentum kemajuan tersebut berpindah ke pundak Sonny dan Roberia. Tantangan mereka adalah membuktikan bahwa kepemimpinan sementara tetap mampu menghasilkan dampak permanen bagi kesejahteraan masyarakat.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 9 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Gaya Incognito Wapres Gibran: Tinjau Banjir Tambun Utara Tanpa Seremonial

19 Januari 2026 - 18:17 WIB

Sulteng Bidik Kedaulatan Digital, 606 Desa Segera Merdeka Sinyal

19 Januari 2026 - 15:23 WIB

Rekor 18 Hari: Sumatera Barat Tercepat Pulihkan Luka Bencana

16 Januari 2026 - 18:30 WIB

Sumatera Barat Juara Pancasila, Bukti Adat dan Ideologi Selaras

16 Januari 2026 - 16:07 WIB

Sumbar Jadi Kiblat Nasional, Borong Penghargaan Desa Terbaik 2026

16 Januari 2026 - 10:46 WIB

Wajah Baru Desa Indonesia: Dari Ekspor Hingga E-Sports

16 Januari 2026 - 00:10 WIB

Trending di PEMERINTAHAN