Pilkades Subang 2026: Ironi Demokrasi dan Mahalnya Kursi Desa

Subang, Jawa Barat [DESA MERDEKA] – Pesta demokrasi tingkat desa di Kabupaten Subang akan segera dimulai. Sebanyak 165 desa siap menggelar Pilkades Serentak pada 6 Desember 2026 mendatang. Pemerintah Kabupaten Subang telah menyiapkan anggaran fantastis sebesar Rp24,9 miliar dari APBD untuk memastikan seluruh tahapan—mulai dari persiapan hingga pemungutan suara—berjalan lancar. Namun, di balik angka jumbo tersebut, terselip sebuah ironi yang menjadi rahasia umum: tingginya biaya pribadi yang harus dikeluarkan calon kepala desa (cakades).

Bagi warga Subang, Pilkades bukan sekadar ajang memilih pemimpin, tetapi sering kali berubah menjadi ritual sosial yang menguras kantong. Praktik open house atau kegiatan “ngeliwet” bersama warga menjadi pemandangan rutin bagi para calon untuk mengenalkan diri. Meski terlihat sebagai bentuk kearifan lokal dalam menjaga silaturahmi, praktik ini sering kali berubah menjadi ajang transaksional yang membutuhkan biaya tidak sedikit. “Kalau dalam seminggu ada tiga kali kegiatan, calon harus siap merogoh kocek yang lumayan,” ungkap Syahril, warga Subang yang melihat fenomena ini sebagai beban nyata.

Secara geografis, Subang dengan keragaman wilayahnya dari pesisir hingga dataran tinggi memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga integritas pemilu. Fenomena “modal besar, gaji kecil” pun menjadi pertanyaan besar. Dengan penghasilan resmi kepala desa yang berada di kisaran di bawah Rp5 juta per bulan selama masa jabatan delapan tahun, banyak pihak khawatir hal ini memicu lingkaran setan. Data menunjukkan korelasi antara tingginya biaya politik dengan maraknya tindak pidana korupsi dana desa. Di wilayah Jawa Barat sendiri, tercatat sejumlah kasus penyelewengan yang dipicu oleh kebutuhan pengembalian modal politik yang membengkak.

Di balik biaya politik yang membengkak, Pilkades 2026 adalah momentum bagi warga untuk memilih sosok yang berintegritas. Penggunaan sistem e-voting di tiga desa sebagai percontohan menjadi langkah maju Pemkab Subang dalam mendigitalisasi proses demokrasi. Namun, inovasi teknologi saja tidak cukup. Kunci utama pembangunan desa tetap terletak pada kesadaran warga untuk tidak memilih berdasarkan “modal” kampanye sesaat, melainkan pada visi yang mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat desa secara luas. Demokrasi yang sehat tidak lahir dari kemewahan biaya, tetapi dari kualitas pemimpin yang lahir dari konsensus bersih warganya.