Menu

Mode Gelap
Pj Bupati Banyuasin Koordinasi Langkah Strategis Penguatan Implementasi SAKIP Untuk Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Desa Sulut Meninggal Dunia, BPJAMSOSTEK Serahkan Santunan Program Jaksa Garda Desa, Jadikan Gampong Sukaraja Contoh Pengelolaan Dana Desa Rp 7,5 Miliar Tambahan DD Untuk 65 Desa di Konawe Selatan Muhammadiyah Purbalingga :Kolaborasi Multipihak Wujudkan Zero Waste

KUMHANKAM · 8 Agu 2023 21:22 WIB ·

Perdes, Produk Hukum Desa Harus Masuk JDIH


 Sejumlah perangkat desa mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan JDIH Kabupaten Tegal Menuju Satu Data di Ruang Rapat Candra Kirana, Setda Kabupaten Tegal, Kamis (03/08/2023). Perbesar

Sejumlah perangkat desa mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan JDIH Kabupaten Tegal Menuju Satu Data di Ruang Rapat Candra Kirana, Setda Kabupaten Tegal, Kamis (03/08/2023).

Tegal (DESA MERDEKA) – Produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa didorong masuk ke laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Hal ini terungkap saat berlangsung Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan JDIH Kabupaten Tegal Menuju Satu Data di Ruang Rapat Candra Kirana, Kantor Setda Kabupaten Tegal, Kamis (03/08/2023).

Pelatihan yang digelar oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal dengan menggandeng Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur desa mempublikasikan produk hukum desanya melalui laman JDIH Kabupaten Tegal.

Selain itu juga untuk memperkuat eksistensi platform JDIH Kabupaten Tegal sebagai instrumen bagi masyarakat baik akademisi maupun masyarakat umum yang membutuhkan dokumentasi hukum untuk kepentingan penelitian, seminar, perkulihan, dan sebagainya secara mudah dan cepat.

Dengan terintegrasinya sumber hukum dari pemerintah desa ini diharapkan masyarakat akan lebih mudah mengakses dokumentasi dan informasi hukum dari sumber terpercaya.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kabupaten Tegal Suspriyanti saat membuka acara. Menurutnya keberadaan JDIH di era reformasi dan keterbukaan informasi publik ini harus diimbangi dengan perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan birokrasi pemerintah desa yang sumber dana pembangunannya diperoleh dari pajak rakyat dan hasil pengelolaan kekayaan negara.

“Masyarakat sudah sangat terbiasa dengan kemudahan akses informasi digital. Tinggal bagaimana kita mampu menyajikan layanan informasi tersebut lebih handal,” kata Suspriyanti.

Integrasi JDIH Kabupaten Tegal dengan JDIH Nasional ini juga akan membantu para pengambil keputusan di pusat dan daerah untuk mengecek kebenaran dan keabsahan regulasi yang jauh dari jangkauan, seperti peraturan desa atau keputusan desa yang ini akan memperkaya khazanah dan referensi hukum nasional.

Menutup sambutannya, dia meminta pejabat penanggungjawab dan staf pengelola laman JDIH Kabupaten Tegal dapat memfasilitasi personil dari pemerintah desa mengunggah produk peraturannya, termasuk Dispermasdes agar melakukan pembinaan dan memberikan bimbingan yang lebih intensif terkait tahapan dan prosedur penyusunan peraturan desa yang harus diunggah ke laman JDIH.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal Nurhapid Junaedi mengungkapkan jika beberapa desa memiliki laman tersendiri. Pengunggahan produk hukum desa di laman mereka akan  menyulitkan pihaknya mengintegrasikan ke dalam JDIH Kabupaten Tegal.

“Saat ini sudah ada 40 orang perangkat desa yang ditunjuk sebagai pengelola JDIH desa sebagai representasi 18 wilayah kecamatan. Kemudian, ada 21 desa yang sudah punya laman sendiri, selebihnya belum,” ungkap Nurhapid.

Artikel ini telah dibaca 6 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Menggugat Visi Capres tentang Masa Depan Pemberantasan Korupsi di tengah KPK Limbung (Suara Perempuan dari Kampus)

5 Januari 2024 - 08:23 WIB

AKBP. Beny Prasetya Gelar Konferensi Pers di Halaman Polres Pringsewu

31 Desember 2023 - 21:22 WIB

Puslatpur Mengikuti Dialog Interaktif Gerakan Nasional Ketahanan Pangan Melalui Vicon

1 November 2023 - 20:25 WIB

Program Jaksa Garda Desa, Jadikan Gampong Sukaraja Contoh Pengelolaan Dana Desa

13 Oktober 2023 - 18:06 WIB

Cianjur Dapatkan 3 Penghargaan Desa Sadar Hukum

10 September 2023 - 20:36 WIB

927 WBP Lapas Banyuasin Terima Remisi HUT RI ke-78, 11 Diantaranya Langsung Bebas

17 Agustus 2023 - 14:25 WIB

Trending di KUMHANKAM