Menu

Mode Gelap
Pj Bupati Banyuasin Koordinasi Langkah Strategis Penguatan Implementasi SAKIP Untuk Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Desa Sulut Meninggal Dunia, BPJAMSOSTEK Serahkan Santunan Program Jaksa Garda Desa, Jadikan Gampong Sukaraja Contoh Pengelolaan Dana Desa Rp 7,5 Miliar Tambahan DD Untuk 65 Desa di Konawe Selatan Muhammadiyah Purbalingga :Kolaborasi Multipihak Wujudkan Zero Waste

OPINI · 27 Mei 2023 21:08 WIB ·

Pemutakhiran SDGs Desa Tak Dijalankan Desa, Ini Alasan dan Harapan Pemerintah Desa.


 Pemutakhiran SDGs Desa Tak Dijalankan Desa, Ini Alasan dan Harapan Pemerintah Desa. Perbesar

Pada Tahun 2021 sebagian banyak Desa melakukan pendataan SDGs Desa, pada saat itu setiap TPP melakukan fasilitasi dengan semangat dan pemerintah Desa antusias mengikuti kebijakan dari Kementerian Desa PDTT untuk melakukan pendataan SDGs Desa karna yang tergambarkan adalah bahwa nantinya Desa punya data mandiri, akurat dan dapat dilakukan update setiap saat dan menjadi database utama, bahkan pemerintah kecamatan meyakini data tersebut akan menjadi basis perencanaan kerja Desa yang akurat karna dikelola oleh pemerintah desa sendiri dan merupakan tempat olah data untuk mendapatkan potret desa.

Berdasrkan tanya jawab penulis dengan beberapa Kades dan Sekdes yang tidak mau disebutkan, tahun 2022 masih melakukan penganggaran untuk Pemutakhiran di Semester 1 dan Semester 2, namun karna system yang terkadang tidak berjalan lancar sehingga tidak sedikit yang kegiatanya tidak dilaksanakan dan anggaranya pun dilakukan perubahan untuk kegiatan yang lain, diantara alasan lain karna output pendataan tidak mudah di transformasikan sebagai rujukan perencanaan desa, bacanya susah dan melaporkanya dalam Musdes juga susah karna tidak ada yang dapat kita sajikan di forum.

Di Tahun 2023 ini masih terdapat beberapa Desa yang mempunyai Rencana Kerja dan Anggaran untuk pemutakhiran SDGs Desa, Sebagian Desa tersebut menaruh harapan dashboard SDGs Desa akan berjalan lancar dan ada penyempurnaan sehingga pemerintah Desa mudah membaca dan dapat menjadikanya referensi untuk rencana kerja dan penganggaran Desa. namun sayang sampai saat ini Ketika Pemerintah Desa hendak melakukan perbaikan data, terkadang yang tampil adalah blank atau halaman kosong, misalnya untuk update individu yang meninggal, Ketika mau melakukan update data setelah memasukkan NIK dan muncul nama, Ketika di klik edit/view tampilan menjadi blank/halaman kosong.

Lalu bagaimana yang diharapkan Pemerintah Desa?

Berdasarkan catatan hasil percakapan penulis dengan beberapa kades dan sekdes, setidaknya terdapat 4 harapan, secara ringkas sebagai berikut :

  1. Pemerintah Desa berharap tampilan dashboard telusur data agar lebih familiar untuk dibaca dan tersaji dalam bentuk menu dropdown folder, dengan demikian mudah menemukan siapa keluarga dan individu yang sudah di entry data nya atau yang belum, mudah untuk melakukan perubahan data karna meninggal atau pindah kependudukan, misalnya dalam tampilan dikelompokkan dalam ruang folder wilayah RW, lalu di dalamnya ada wilayah RT, kemudian lebih detail di dalamnya folder Kepala Keluarga dan Individu, dengan demikian cara telusur lebih mudah, sedangkan yang ada sekarang jika mau mengetahui seseorang sudah ada data atau belum harus memasukkan KK atau NIK, ini jelas kurang cepat dan kurang efektif.
  2. Pemerintah Desa berharap selain tampilan telusur yang lebih sederhana, adalah adanya tampilan tabel rekapitulasi, misalnya jumlah rekap penduduk bedasarkan profesi, rekapitulasi penduduk yang masih pelajar atau mahasiswa, rekapitulasi yang memiliki penghasilan dibawah UMR, rekapitulasi jenis kelamin penduduk, rekapitulasi agama penduduk, rekapitulasi yang ikut BPJS, rekapitulasi yang memiliki ternak dan tidak, dan rekapitulasi lainya.
  3. Pemerintah Desa berharap data nilai atau skor capaian SDGs desa dapat di telusur variable nya, keluarga atau individu penyebabnya, misalnya angka tingkat kelaparan, atau angka tingkat kemiskinan, ini harus ada data telusur atas keluarga atau individu siapa, sehingga dapat dilakukan pengechekan apakah karna data isianya kurang akurat berdasrkan pendataan yang informasinya kurang tepat atau memang betul keluarga tersebut atau individu tersebut memang miskin atau terancam kelaparan, dengan demikian jika ternyata salah isian data maka dapat dilakukan perbaikan, jika memang yang keluarga atau individu tersebut miskin itulah yang akan menjadi fokus kinerja pemerintah Desa untuk mendapatkan kegiatan yang direncanakan Desa, misalnya kemudian diberikan RTLH atau BLT atau bantuan solusi lainya. Sementara itu sampai sekarang Pemerintah Desa hanya mengetahui angka capaian SDGs, namun kalau mau ditelusur keluarga dan individu mana yang menjadi penyebab tidak bisa mengetahuinya.
  4. Pemerintah Desa berharap ada menu download exel hasil pendataan, secara keseluruhan atau oleh para pendata, dengan demikian desa memiliki data tiap tahunya, desa memiliki data yang dilaporkan, dapat dijadikan bahan musyawarah Desa, dan menjadi rujukan pemerintah Desa untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang bertujuan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

 

 

 

Artikel ini telah dibaca 69 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Diduga menyewakan TKD oknum pemdes Sitiarjo dilaporkan ke Unit Tipikor Polres Malang

5 Januari 2024 - 20:07 WIB

Pelestarian Budaya Desa di Tangan Pemuda

12 September 2023 - 14:18 WIB

Estafet Kepemimpinan Desa di Tangan Pemuda

11 September 2023 - 06:47 WIB

Peran Penting Pemuda Desa Dalam Pemilihan Umum

6 September 2023 - 13:17 WIB

Tawa Sederhana Versi Anak Desa, Upaya Mengurangi Kecanduan Gadget Pada Anak

29 Agustus 2023 - 20:30 WIB

Warga tambakasri kab Malang heboh terkait pajak petak hutan 63a tak kunjung ditarik.

10 Agustus 2023 - 23:00 WIB

Trending di OPINI