Jakarta [DESA MERDEKA] – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Tempo Media Group. Penghargaan ini diberikan kepada Pemprov Sumbar sebagai Pemerintah Provinsi berkinerja terbaik dalam bidang pelayanan publik untuk kategori pemerintahan daerah dengan kondisi fiskal sedang.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam acara malam Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2024 yang berlangsung di JW Marriot Hotel (Dua Mutiara Ballroom), Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis malam, 12 Desember 2024.
“Alhamdulillah, kita kembali mendapatkan prestasi di tingkat nasional. Capaian ini bisa kita raih berkat usaha, kerja keras, dan dukungan seluruh pihak, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD, Forkopimda, dan tentunya seluruh masyarakat Sumatera Barat. Terima kasih kepada semuanya,” ungkap Gubernur Mahyeldi usai menerima penghargaan.
Gubernur Mahyeldi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Sumbar. Ia optimis, dengan dukungan seluruh masyarakat, Sumbar akan menjadi yang terbaik dalam berbagai aspek. “Kita akan terus berupaya menjadikan Sumbar yang terbaik. Dengan dukungan seluruh masyarakat, saya yakin kita bisa mewujudkannya,” tegasnya.
Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, menjelaskan bahwa penilaian terhadap kinerja Pemerintah Daerah ini bersifat ilmiah dan objektif. Penilaian dilakukan dengan menggunakan indikator terukur dan data yang bersumber dari kementerian serta lembaga negara yang memiliki validitas jelas dan resmi. “Ini bukan penilaian sembarangan, tetapi ilmiah. Selain Kemendagri dan Tempo, juga melibatkan BRIN dan Ombudsman RI. Hasilnya pun sejalan dengan pengamatan langsung saya di lapangan, mereka memang terbaik,” tegas Mendagri Tito Karnavian.
Direktur Data Science Tempo Media Group, Philipus Parera, menjelaskan bahwa total ada 56 daerah yang mendapatkan penghargaan, sementara 73 daerah masuk dalam nominasi. Dari jumlah tersebut, terdapat 27 Pemerintahan Kota, 28 Pemerintahan Kabupaten, dan 18 Pemerintahan Provinsi. “Setelah perengkingan, ada 17 daerah yang gagal,” ungkapnya.
Philipus juga menjelaskan bahwa penilaian dibagi berdasarkan kondisi fiskal daerah, yakni tinggi, sedang, dan rendah, untuk memberikan keadilan dalam penilaian. “Bidang penilaian dibagi menjadi tiga kelompok: pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah. Proses penilaian berlangsung selama tiga bulan dengan menggunakan data dari Kemendagri, Bappenas, dan hasil survei tingkat kepuasan masyarakat,” pungkasnya.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.