Menu

Mode Gelap
Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa Bantah Isu Kontraktor LPJ, PMD Kolaka Utara Siapkan Klinik Desa Sultan HB X: Desa Adalah Fondasi Budaya dan Ekonomi Bukan Seremoni, Desa Kambuno Rayakan Hari Desa dengan Aksi

PEMERINTAHAN · 6 Jan 2025 17:49 WIB ·

Pemprov Sumbar Matangkan Program Kerja Tahun 2025


					Pemprov Sumbar Matangkan Program Kerja Tahun 2025 Perbesar

Padang [DESA MERDEKA] – Memasuki tahun 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Yozawardi Usama Putra, saat memimpin apel pagi di Kantor Gubernur, Senin (6/1/2025).

Yozawardi menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam pelaksanaan program dan kegiatan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Mumpung masih awal tahun, mari kita manfaatkan waktu ini untuk menyusun rencana kerja yang jelas dan terukur,” ujarnya.

Menurut Yozawardi, perencanaan yang baik akan membantu meminimalisir kendala dan memastikan bahwa program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Setiap program harus memiliki tujuan yang jelas dan dapat diukur keberhasilannya,” tegasnya.

Koordinasi Antar OPD Diperkuat

Selain menyusun rencana kerja, Yozawardi juga meminta seluruh OPD untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi, baik internal maupun eksternal. Koordinasi internal bertujuan untuk memastikan semua pihak memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pelaksanaan program. Sementara itu, koordinasi eksternal diperlukan untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program.

“Kita harus melibatkan masyarakat dalam setiap program yang kita lakukan. Dengan demikian, program yang kita laksanakan akan lebih relevan dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Yozawardi.

Transparansi dan Akuntabilitas

Yozawardi juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang kita keluarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 31 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Indonesia Tambah 5.207 Hektare Lahan di Perbatasan Nunukan

22 Januari 2026 - 01:58 WIB

Ironi 35 Ribu Desa: Diakui Negara Tapi Terlarang Dibangun

21 Januari 2026 - 20:38 WIB

Gaya Incognito Wapres Gibran: Tinjau Banjir Tambun Utara Tanpa Seremonial

19 Januari 2026 - 18:17 WIB

Sulteng Bidik Kedaulatan Digital, 606 Desa Segera Merdeka Sinyal

19 Januari 2026 - 15:23 WIB

Rekor 18 Hari: Sumatera Barat Tercepat Pulihkan Luka Bencana

16 Januari 2026 - 18:30 WIB

Sumatera Barat Juara Pancasila, Bukti Adat dan Ideologi Selaras

16 Januari 2026 - 16:07 WIB

Trending di PEMERINTAHAN