Menu

Mode Gelap
Galian C Ilegal di Desa Gorowong Kembali Aktif, Warga Resah Gudang Tembakau Rampung, Mojowono Mantapkan Diri Jadi Sentra Tembakau Mojokerto Kader Nagari Digital se-Sumatera Barat Dilatih Menulis Berita dengan Bantuan AI Desa Sidodadi Banyuwangi Tingkatkan Pengelolaan Sampah dengan TPS 3R “Barokah Jaya” Warga Tabalong Tolak Aktivitas Pertambangan Batu Bara yang Kian Marak

SOSBUD · 30 Sep 2024 14:23 WIB ·

Pemprov Sumbar Bergerak Cepat Atasi Krisis Beras di Kepulauan Mentawai


					Pemprov Sumbar Bergerak Cepat Atasi Krisis Beras di Kepulauan Mentawai Perbesar

Padang [DESA MERDEKA] – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat, khususnya di daerah terpencil. Menyikapi laporan kritis mengenai habisnya stok beras di wilayah Sikakap, Pagai Utara, dan Pagai Selatan akibat kendala transportasi, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, langsung menginstruksikan penyaluran bantuan pangan darurat.

“Kami telah menerima laporan mengenai kesulitan masyarakat di Kepulauan Mentawai dalam mendapatkan beras akibat terganggunya jalur distribusi. Ini adalah situasi darurat yang harus segera kita tangani,” tegas Mahyeldi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemprov Sumbar melalui Dinas Pangan telah berkoordinasi intensif dengan Bulog Sumbar. Sebagai langkah cepat, sebanyak 104,7 ton beras cadangan pangan pemerintah (CPP) telah dikirim menggunakan KMP Wira Samaeri dari Pelabuhan Bungus menuju Kepulauan Sikakap. Selain beras, bantuan pangan lainnya juga turut disertakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Tidak hanya itu, beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dari Rumah Pangan Kita (RPK) juga telah disalurkan sebanyak 14 truk menuju Sikakap. Bantuan ini diharapkan dapat segera meringankan beban masyarakat dan menstabilkan harga beras di pasaran,” tambah Mahyeldi.

Antisipasi dan Evaluasi

Guna memastikan bantuan pangan tersebut sampai ke tangan masyarakat yang tepat waktu, Pemprov Sumbar telah mengirimkan tim dari Dinas Pangan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi di lapangan. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan pihak terkait terus dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan lancar.

“Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Kita perlu terus melakukan evaluasi dan perbaikan sistem distribusi pangan, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Ketersediaan pangan merupakan hak dasar setiap warga negara, dan pemerintah akan terus berupaya untuk menjamin hal tersebut,” ujar Mahyeldi.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 13 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

IKM Kota Ternate Dengan Wajah-Wajah Baru, Rencanakan Program Khusus Keumatan Sambut Ramadhan 2025

10 Februari 2025 - 18:01 WIB

Warga Bojongmangu Keluhkan Akses Jalan Terputus Proyek Tol Japek II

10 Februari 2025 - 16:33 WIB

Kemeriahan dan Kekhidmatan Tradisi Sedekah Bumi di Desa Jatijejer Trawas

8 Februari 2025 - 06:58 WIB

Jalan Rusak di Binjai Punggal Dikeluhkan Warga, DPRD Kalsel Siap Perjuangkan Aspirasi

7 Februari 2025 - 11:12 WIB

Umbul Donga: Doa Bersama Gus Mus untuk Arwah Budayawan Jawa Tengah

5 Februari 2025 - 19:53 WIB

Melestarikan Tradisi Pernikahan Adat Sunda di Desa Ladang Palembang

4 Februari 2025 - 17:02 WIB

Trending di SOSBUD