Rembang [DESA MERDEKA] –Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang, Jawa Tengah, menetapkan 21 desa sebagai prioritas dalam percepatan penanganan stunting atau kurang gizi pada tahun 2025. Desa-desa ini akan mendapatkan intervensi khusus dari pemerintah melalui monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan oleh tim ahli.
Kepala Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Rembang, Sigit Purwanto, menjelaskan bahwa tim ahli yang terdiri dari dokter kandungan, dokter anak, penyuluh keluarga berencana (KB), serta dinas terkait akan melakukan audit menyeluruh terhadap lima kelompok sasaran, yaitu balita, remaja, pasangan usia subur, ibu hamil, dan ibu menyusui.
“Audit ini bertujuan untuk memberikan masukan atas kondisi balita stunting,” ujar Sigit pada Selasa (4/3/2025).
Salah satu temuan dari audit sebelumnya adalah kebiasaan merokok ayah di dalam rumah yang berpotensi memengaruhi kesehatan bayi. Oleh karena itu, edukasi kepada keluarga mengenai pentingnya menjaga kesehatan lingkungan menjadi salah satu upaya intervensi.
“Rekomendasi lanjutan diberikan, misalnya, jika ayah merokok, perlu edukasi kepada keluarga. Jika harus merokok, sebaiknya di luar rumah agar tidak berdampak pada anak saat masuk ke dalam rumah,” kata Sigit.
Pada tahun 2025, terdapat 21 desa prioritas percepatan penurunan stunting yang tersebar di sembilan kecamatan. Pemkab Rembang menargetkan minimal satu desa prioritas di setiap kecamatan pada tahun 2026, sehingga mencakup 14 kecamatan.
Berdasarkan data, dari 35.652 balita di Kabupaten Rembang yang ditimbang berat badannya, 4.819 balita masuk kategori stunting. Angka ini telah melampaui batas minimal prevalensi stunting yang ditetapkan oleh Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), yaitu sebesar 14%.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.