Menu

Mode Gelap
Pj Bupati Banyuasin Koordinasi Langkah Strategis Penguatan Implementasi SAKIP Untuk Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Desa Sulut Meninggal Dunia, BPJAMSOSTEK Serahkan Santunan Program Jaksa Garda Desa, Jadikan Gampong Sukaraja Contoh Pengelolaan Dana Desa Rp 7,5 Miliar Tambahan DD Untuk 65 Desa di Konawe Selatan Muhammadiyah Purbalingga :Kolaborasi Multipihak Wujudkan Zero Waste

DESA · 29 Apr 2023 02:59 WIB ·

Pemkab Mukomuko Larang Kades Potong Gaji Perangkat Desa


 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko Jodi, Jumat (28/4/2023) ( Image courtesy; ANTARA/HO-Istimewa). Perbesar

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko Jodi, Jumat (28/4/2023) ( Image courtesy; ANTARA/HO-Istimewa).

Mukomuko ( DESA MERDEKA) – Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, melarang kepala desa di daerah ini membuat aturan terkait pembinaan terhadap perangkat desa terlambat dan tidak masuk kerja dengan cara pemotongan gaji.

“Tidak boleh itu, pembinaan jalan lain lah, jangan pemotongan penghasilan tetap atau gaji,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko Jodi dalam keterangannya di Mukomuko, Jumat.

Ia mengatakan hal itu setelah mendapat laporan dari masyarakat terkait salah satu desa di daerah ini yang membuat kesepakatan bersama berupa sanksi denda berupa pemotongan gaji perangkat desa yang terlambat dan tidak masuk kerja.

Pemerintah Desa Dusun Baru Pelokan bersama berbagai pihak terkait di wilayah ini sebelumnya melakukan musyawarah terkait sanksi denda terhadap perangkat desa yang tidak masuk kerja tanpa keterangan.

Berbagai pihak di desa tertersebut sepakat besaran denda bagi setiap perangkat desa di wilayah ini yang terlambat, yakni sebesar Rp5.000 dan yang tidak masuk kerja tanpa keterangan Rp20.000.

Ia mengatakan pembinaan itu banyak jenisnya yang sesuai dengan aturan seperti teguran satu dan dua, kalau sudah tidak bisa lagi diberikan teguran diberhentikan sebagai perangkat desa.

“Kalau pemotongan gaji memang tidak boleh dan tidak ada aturan pemerintah desa dan aturan lain di pemerintahan yang mengatur tentang tindakan pemotongan gaji perangkat desa,” ujarnya.

Ia mengatakan instansinya pada Kamis (27/4) telah memerintahkan camat setempat untuk menyelesaikan permasalahan di desanya yang diduga melakukan tindakan pemotongan gaji perangkat desa.

“Kemarin sudah kita perintah camat menyelesaikan, tidak enak kita dari dinas yang langsung menyelesaikan permasalahan tersebut,” ujarnya.

Ia mengatakan apabila terbukti kepala desa memotong gaji perangkatnya dikembalikan saja karena tidak ada aturan yang mengatur tentang pemotongan gaji perangkat desa.

ANTARA

Artikel ini telah dibaca 10 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Pemdes Pandansari Klarifikasi Pemberitaan Media Terkait Pembangunan Wisata Yang Tidak Sesuai Fakta

6 Juni 2024 - 11:21 WIB

Jalani UKK di DPP PKB, K.H Syaepudin Asy Syadizly Yakin Dapat Rekomendasi

30 Mei 2024 - 23:40 WIB

Kades Karang Jaya Serahkan Sertifikat Program PTSL Kepada Warga Secara Gratis

16 Mei 2024 - 09:06 WIB

Pengurusan Adminduk cukup liwat loket desa semua bisa beres kecuali rekam KTP dan cetak KIA

27 Maret 2024 - 22:18 WIB

Antrian warga yang rekam ikd

BUM DESA BERSAMA LKD KABUATEN LAMPUNG TIMUR, WUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI STANDAR

24 Februari 2024 - 16:56 WIB

PONDOK PESANTREN HASYIM ASY’ARI JEPARA JADI LOKUS PELATIHAN MUJAHID PEMBANGUNAN DESA

28 Januari 2024 - 12:45 WIB

Trending di DESA