Muslimat NU: Wadah Utama Penggerak Pemberdayaan Masyarakat Desa

Surabaya [DESA MERDEKA] – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menegaskan bahwa Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi badan otonom dari Jam’iyah Nahdlatul Ulama yang memiliki fokus terhadap isu-isu penting, salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat desa.

Menurutnya, keberadaan Muslimat NU menjadi wadah yang sangat penting dalam menggerakkan pemberdayaan masyarakat, terutama dalam hal kesetaraan gender, keadilan sosial, dan pembangunan berkualitas yang berkelanjutan.

“Muslimat Nahdlatul Ulama memiliki peran strategis dalam pembangunan desa dan pemberdayaan perempuan. Muslimat Nahdlatul Ulama telah menjadi perisai sekaligus nahkoda dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat desa,” jelas Yandri saat memberikan arahan dalam agenda Kongres ke-XVIII Muslimat NU, yang digelar di Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis (13/2/2025). Dalam kesempatan tersebut, ia didampingi oleh sang istri, Ratu Rachmatu Zakiyah.

Lebih lanjut, Yandri menjelaskan bahwa sinergitas antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dengan Muslimat NU sangat penting dalam upaya pemberdayaan perempuan, khususnya di sektor pembangunan sosial dan ekonomi. Pemberdayaan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi perempuan itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan dan keberlanjutan pembangunan.

Selain itu, Yandri juga menyampaikan bahwa pemberdayaan perempuan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan perempuan memiliki kemampuan yang baik dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian di dalam rumah tangga.

“Karenanya, sinergi antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama Muslimat NU adalah jembatan yang kokoh untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar mantan Anggota DPR RI tersebut.

Yandri juga menegaskan bahwa partisipasi perempuan dalam pembangunan desa, serta kepeloporan perempuan untuk ketahanan pangan harus tetap berada di ruang budaya desa, dengan tetap menghormati hasil cipta warga desa yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Ia juga berharap agar pemerintah desa dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat dan tidak melakukan diskriminasi berdasarkan gender serta marginalisasi di desa. Sebab, peran perempuan sangat penting bagi pembangunan desa, dan bukan hanya sekadar pelengkap saja.

“Desa membutuhkan perhatian utama bagi kita semua dalam meningkatkan kualitas ekonomi desa, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, melalui nota kesepahaman ini, kita berharap dapat bersama-sama membangun desa yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Yandri juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama Ketua Umum Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa. MoU tersebut bertujuan untuk menyelaraskan langkah strategis Kemendes PDT bersama Muslimat NU, khususnya dalam pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa dan daerah tertinggal.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, turut memberikan sambutan dalam agenda tersebut. Turut hadir mendampingi Mendes PDT, Direktur Jenderal Pembangunan Ekonomi dan Investasi Desa Kemendes PDT, Tabrani, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal, Nugroho Setijo Nagoro, Kepala Badan Pengembangan Informasi, Mulyadin Malik, dan Staf Khusus Menteri, M. Afif Zamroni.