Jakarta [DESA MERDEKA] – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, terus berupaya mempercepat pembangunan desa dengan menggandeng berbagai lembaga, kementerian, dan kalangan perbankan. Salah satu fokus utama adalah memperkuat ketahanan pangan dan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Mendes Yandri menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI), untuk memperkuat pembangunan di tingkat desa. Melalui kerja sama ini, Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang tersebar di seluruh desa akan berperan dalam memastikan program pembangunan berjalan optimal, terutama dalam bidang ketahanan pangan.
“Kita tahu bahwa Babinsa ada di setiap desa, dan selama ini mereka telah berperan besar dalam program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD). Dengan MoU ini, kita akan memperkuat kerja sama untuk mendukung ketahanan pangan, di mana minimal 20% Dana Desa dialokasikan untuk sektor ini,” ujar Mendes Yandri di hadapan media, Senin (17/2/2025).
Kementerian Desa juga menjalin kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung program MBG. Program ini akan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) untuk menyediakan bahan baku makanan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian desa sekaligus memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
“Kami akan mengoptimalkan desa-desa tematik, di mana ada desa yang khusus memproduksi telur, daging ayam, sayuran, cabai, ikan, dan lain-lain. Ini akan mendukung rantai pasokan program makan siang bergizi,” kata mantan Wakil Ketua MPR ini.
Selain itu, Kementerian Desa juga bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menciptakan desa bebas sampah melalui program “No Residu”. Program ini bertujuan untuk mengelola sampah desa dengan lebih baik agar tidak menjadi sumber masalah lingkungan, terutama saat musim hujan dan kemarau.
Kementerian Desa juga menggandeng Kementerian Ekonomi Kreatif untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif di desa.
Untuk memastikan Dana Desa tidak disalahgunakan, Kementerian Desa juga bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI. Tujuan utamanya adalah agar pengelolaan Dana Desa transparan dan akuntabel.
Mendes Yandri juga menandatangani kerja sama dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menurutnya, masalah perempuan dan anak banyak terjadi di desa.
“Kami akan bersama-sama membuka ruang bersama ibu dan anak. Di kantor-kantor desa ada pusat-pusat pengaduan sehingga kekerasan terhadap anak dan perempuan bisa kita tekan sedemikian rupa dan ujungnya kita ingin desa-desa itu menjadi ramah terhadap ibu dan anak,” katanya.
Ke depan, Kementerian Desa akan terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan pembangunan desa berjalan sesuai visi pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.
“Seluruh kerja sama ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo, yaitu membangun Indonesia dari desa,” kata Mendes Yandri.
Hadir dalam MoU ini Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.
Selain itu, Ketua ISSF Sudarmanto, perwakilan BNI, BRI, Bank Mandiri, dan Universitas Padjajaran juga turut hadir.
Mendampingi Mendes Yandri, Wakil Mendes PDT Ariza Patria, Sekjen Taufik Madjid, dan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kemendes PDT.
Team Redaksi Untuk Kiriman Rilis Berita
Email : mydesamerdeka@gmail.com
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.