Mendagri: Desa Pilar Ekonomi Nasional, Jangan Sampai Seperti Jepang!

Perbesar

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Dalam Rapat Kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI). (Instagram @titokarnavian)

Jakarta [DESA MERDEKA] – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan bahwa desa memiliki peran krusial dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia tidak ingin desa-desa di Indonesia mengalami nasib serupa dengan di Jepang, di mana terjadi urbanisasi besar-besaran.

“Bayangkan, 44% penduduk Indonesia tinggal di desa. Kita tidak ingin seperti Jepang, di mana 93% penduduknya terkonsentrasi di kota dan hanya 7% di desa,” ujar Tito.

Menurutnya, desa memiliki potensi besar sebagai sentra ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memperkuat ekonomi desa melalui peningkatan anggaran dan pembenahan sistem pemerintahan. Salah satu langkah strategis yang diusulkan Presiden adalah memperkuat ketahanan pangan di desa.

Tito menyoroti fenomena deflasi yang terjadi beberapa bulan terakhir akibat subsidi listrik. Meskipun deflasi menguntungkan konsumen, hal ini berdampak negatif bagi produsen pangan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan deflasi bulan ini sebesar 0,48% (month-to-month) dan 0,09% (year-on-year).

Penurunan harga komoditas seperti telur, ayam, daging, dan beras menyulitkan petani, nelayan, dan pengusaha untuk menutupi biaya produksi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah berencana membentuk koperasi desa merah putih di setiap desa. Koperasi ini akan berfungsi menyerap hasil produksi pangan desa dengan harga yang stabil, sehingga melindungi petani dari kerugian akibat fluktuasi harga dan praktik tengkulak.

“Koperasi ini akan hadir sebagai perwakilan negara, hadir untuk menyelamatkan mereka dari jeratan pinjaman online, tengkulak, dan rentenir,” tegas Tito.

Koperasi desa merah putih akan dilengkapi dengan gudang, gerai penjualan, dan fasilitas pendingin untuk menyimpan dan mendistribusikan hasil produksi desa. Rencananya, setiap koperasi akan mendapat alokasi anggaran sekitar Rp 5 miliar.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus mencegah terjadinya urbanisasi yang berlebihan.