Menu

Mode Gelap
Pj Bupati Banyuasin Koordinasi Langkah Strategis Penguatan Implementasi SAKIP Untuk Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Desa Sulut Meninggal Dunia, BPJAMSOSTEK Serahkan Santunan Program Jaksa Garda Desa, Jadikan Gampong Sukaraja Contoh Pengelolaan Dana Desa Rp 7,5 Miliar Tambahan DD Untuk 65 Desa di Konawe Selatan Muhammadiyah Purbalingga :Kolaborasi Multipihak Wujudkan Zero Waste

PEMERINTAHAN · 15 Sep 2023 16:38 WIB ·

Memahami Desa Inklusi, NGO P3PD Menyelenggarakan Workshop Kurikulum Sekolah Lapang


 Memahami Desa Inklusi, NGO P3PD Menyelenggarakan Workshop Kurikulum Sekolah Lapang Perbesar

Bantaeng (DESA MERDEKA) : Meningkatkan pemahaman serta skill dalam proses pelaksanaan Desa Inklusi, Jum’at 15/9/2023 P3PD Desa Bonto-Bontoa menyelenggarakan workshop kepada 25 orang yang terlibat mengawal dan memantau jalannya kegiatan, masing-masing Camat, kades, Bhabinkamtibmas, babinsa, kepala Dusun, perangkat Desa dan 6 kader Desa inklusi menjelang pelaksanaan kegiatan sekolah lapang yang akan melibatkan kaum rentan dan marginal.

Dalam sambutannya camat Tompobulu yang di wakili kasi pemerintahan Ramli, S.Sos mengatakan bahwa, Desa Bonto-Bontoa merupakan salah satu Desa yang ada di Kabupaten Bantaeng di tunjuk sebagai sampel dalam melibatkan partisipasi semua warga desa dengan mengafirmasi kelompok miskin, marginal, minoritas dan rentan untuk bersama-sama terlibat aktif dalam pembangunan Desa melalui proses penggalian data, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparan, ujarnya.
Sementara kepala Desa Bonto-Bontoa M Ridwan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengapresiasi langkah ini atas di tunjuknya Bonto-Bontoa sebagai salah satu Desa dari 4 Desa yang di tunjuk. Ridwan berharap, semoga kedepan melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa atau P3PD, Bonto-Bontoa bisa lebih baik lagi, dimana Program ini menitip beratkan partisipatif semua warga dalam ikut serta pada pembangunan sehingga persamaan hak bagi semua masyarakat bisa terpenuhi khusunya pada kaum rentan dan marginal ini yang di dalamnya ada disabilitas, kaum perempuan, janda-janda, maupun warga yang mengalami cacat mental, tandanya.

Pendamping Lokal Desa Hasan Habibu dan PD Safri, S.Kom yang turut hadir sebagai undangan dalam kegiatan workshop tersebut berharap kolaborasi dan sinergitas antara P3MD dan P3PD yang memiliki sudut pandang sama dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, yakni memfasilitasi dan memediasi warga dalam mengambil peran pembangunan di Desa, sehingga menciptakan prinsip yang sama dalam mengedukasi dan mengadvokasi masyarakat cerdas yang mampu bangkit dan bersuara, tuturnya.

Bertindak sebagai pemateri sekolah lapang dalam workshop, koordinator P3PD Dedy Muis, S.Hut memaparkan, bahwa Desa inklusi adalah membuka ruang untuk partisipasi semua warga Desa, dimana kelompok-kelompok yang selama ini mengalami marginalisasi dan eksklusivitas di dorong dan ditarik kedalam proses-proses pembangunan desa, maka mulai januari kami dari P3PD telah mengawali kegiatan dengan melakukan survei, analisa serta wawancara kepada warga sekaligus menjadi bentuk observasi pelaksanaan awal, terangnya. Dalam paparannya Dedy menjelaskan rangkaian proses kegiatan sekolah lapang hingga november 2023, namun karena program ini bertepatan dengan pilkades yang akan di selenggarakan pada 30 Oktober kedepan maka ia meminta kepada pihak independen dalam hal ini Bhabinkamtibmas dan Babinsa untuk bersama mengawal jalanya kegiatan yang akan di lakukan agar bisa berjalan sukses dan lancar di tiga titik Dusun yang ada.  Desa Inklusi mengedepankan terciptanya akuntabilitas, Transparan dan partisipasi menjadi inti materi dalam mengangkat sebuah Desa yang inklusi tanpa membeda-bedakan status masyarakat, tambahnya.

Workshok sekolah lapang  yang di hadiri 25 pelaku program memancing peserta untuk tampil bertanya sekaitan tugas sebagai kader, mengingat pelaksanaan kegiatan yang bertepatan dengan pilkades yang sangat sensitif. Tanggapan masyarakat yang akan di hadapi bisa bermacan-macam sehingga koordinator P3PD berharap kepada aparat keamanan yang ada di desa untuk turut terlibat dalam sosalisasi seperti yang telah di sebutkan. Salah seorang kader meminta di fasilitasi pengenal identitas baik dalam bentuk pakaian maupun id card untuk menghindari dugaan yang tidak mendasar dari warga yang belum memahami.

 

Artikel ini telah dibaca 143 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Gandeng PSSI, Disdik Resmi Buka GSI Jenjang SMP Tingkat Kab.Bekasi

15 Mei 2024 - 13:42 WIB

Kab.Bekasi Juara Internasional Football Championship U-13

14 Mei 2024 - 13:20 WIB

Jangan Khawatir, Stok Kebutuhan Pokok di Banyumas Aman dan Terjangkau Hingga Lebaran

27 Maret 2024 - 22:04 WIB

Musdes Pembahasan Rancangan RPJMDesa Bonto-Bontoa, Wajah-Wajah Peserta Diliputi Keceriaan

10 Maret 2024 - 10:13 WIB

Walau Libur Nasional Pelayanan Dokumen Kependudukan Kantor Sembilang OPI Mall Tetap Buka

9 Februari 2024 - 21:39 WIB

Perekrutan Calon Perangkat Desa, Dilakukan Di Desa Bonto-Bontoa

22 Januari 2024 - 15:45 WIB

Trending di PEMERINTAHAN