Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa kualitas perencanaan dan ketatnya pengawasan adalah kunci utama untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut ia sampaikan saat membuka Forum Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Provinsi se-Sumatera Barat di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, Selasa (27/2/2024).
Mahyeldi menganalogikan sebuah pemerintahan seperti sebuah bangunan. Menurutnya, tanpa perencanaan yang matang, fondasi pemerintahan akan rapuh dan mudah runtuh akibat berbagai persoalan hukum atau administratif.
“Perencanaan yang matang adalah fondasi dari pemerintahan yang baik. Jika fondasinya tidak kuat, maka bangunan itu akan mudah runtuh. Begitu pula dengan pemerintahan, jika perencanaannya buruk, maka potensi terjadinya penyimpangan akan sangat besar,” ujar Gubernur Mahyeldi di hadapan para peserta forum.
Sinergi Pengawasan Internal Tahun 2024
Forum yang mengusung tema “Tingkatkan Kolaborasi dan Sinergi dalam Pengawasan Internal Tahun 2024” ini digelar untuk menyelaraskan program pengawasan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Langkah ini diambil agar pengawasan di seluruh wilayah Sumbar berjalan searah dan tidak tumpang tindih.
Inspektur Daerah Provinsi Sumbar, Delliyarti, menjelaskan bahwa kolaborasi antarlembaga menjadi syarat mutlak dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif. Ia menilai pengawasan bukan lagi menjadi tanggung jawab satu instansi semata, melainkan kerja kolektif.
“Dengan sinergi yang kuat, kita dapat meminimalkan risiko terjadinya penyimpangan dan secara langsung meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,” kata Delliyarti.
Pelibatan Stakeholder dan Kapasitas Aparatur
Selain masalah teknis pengawasan, Gubernur Mahyeldi menyoroti aspek demokrasi dalam perencanaan. Ia meminta agar setiap proses penyusunan program melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), mulai dari tingkat paling bawah hingga pimpinan tertinggi. Pelibatan ini penting agar setiap kebijakan memiliki dukungan kuat dari masyarakat dan tepat sasaran.
Gubernur juga menaruh perhatian pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bagian pengawasan. Ia menegaskan bahwa setiap aparatur harus terus memperbarui pengetahuan dan keterampilannya agar mampu menghadapi tantangan pengawasan yang semakin kompleks di masa depan.
“Aparatur pengawasan harus memiliki kompetensi yang memadai. Pengetahuan dan keterampilan mereka adalah ujung tombak dalam memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan sesuai peruntukannya,” pungkas Mahyeldi.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.