Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Di tengah duka akibat bencana hidrometeorologi yang melanda 16 kabupaten dan kota di Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumbar mengambil langkah out of the box. Alih-alih hanya berkutat pada bantuan logistik konvensional, Gubernur Mahyeldi Ansharullah memperkenalkan Dashboard Satu Data Kebencanaan sebagai “panglima” dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Dalam rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian via Zoom pada Jumat (9/1/2026), Mahyeldi melaporkan total kerugian materiil mencapai angka fantastis, yakni Rp31,8 triliun. Dampak kemanusiaan pun sangat mendalam dengan 264 jiwa meninggal dunia, 72 orang hilang, dan ratusan ribu warga terdampak.
Transparansi Digital: Bukan Sekadar Angka
Inovasi yang mencuri perhatian Mendagri adalah situs dashboardbencana.sumbarprov.go.id. Mahyeldi menegaskan bahwa data akurat yang dapat diakses publik adalah kunci agar pemulihan tidak salah sasaran.
“Dasbor ini instrumen penting untuk memastikan kebijakan rehabilitasi berbasis data akurat. Dengan transparansi, proses penanganan bisa lebih cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” tegas Mahyeldi.
Sudut pandang ini mengubah paradigma penanganan bencana yang biasanya tertutup menjadi terbuka. Masyarakat kini bisa memantau langsung sejauh mana pemerintah bergerak, yang secara otomatis meminimalkan potensi penyimpangan anggaran di tengah situasi darurat.
Pujian Mendagri dan Fokus Infrastruktur Jalan
Mendagri Tito Karnavian memberikan apresiasi tinggi terhadap kesiapan sistem pendataan Pemprov Sumbar. Menurutnya, integrasi data lintas sektor adalah kelemahan yang sering terjadi di daerah lain, namun Sumbar berhasil mengatasinya.
“Dasbor ini mempermudah koordinasi lintas sektor dan memastikan setiap tahapan termonitor dengan baik. Penggunaan anggaran pun menjadi lebih efektif dan akuntabel,” puji Tito.
Sebagai langkah konkret pascarapat, Mendagri menegaskan bahwa prioritas utama rehabilitasi akan difokuskan pada pemulihan infrastruktur jalan. Akses transportasi yang lumpuh harus segera tersambung kembali agar denyut ekonomi warga tidak mati total, sementara perbaikan fasilitas lainnya akan dilakukan secara bertahap.
Dengan total 296.345 jiwa yang terdampak, sinergi antara data digital dan eksekusi lapangan ini diharapkan menjadi standar baru nasional dalam manajemen bencana yang modern dan jujur.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.