Menu

Mode Gelap
Pj Bupati Banyuasin Koordinasi Langkah Strategis Penguatan Implementasi SAKIP Untuk Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Desa Sulut Meninggal Dunia, BPJAMSOSTEK Serahkan Santunan Program Jaksa Garda Desa, Jadikan Gampong Sukaraja Contoh Pengelolaan Dana Desa Rp 7,5 Miliar Tambahan DD Untuk 65 Desa di Konawe Selatan Muhammadiyah Purbalingga :Kolaborasi Multipihak Wujudkan Zero Waste

POLITIK · 7 Jun 2023 20:48 WIB ·

Komite I DPD RI : Revisi UU Desa Harus Kedepankan Kepentingan Desa


 Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat rencana revisi UU Desa Harus menghasilkan hal yang baik bagi kepentingan desa. Perbesar

Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat rencana revisi UU Desa Harus menghasilkan hal yang baik bagi kepentingan desa.

Jakarta (DESA MERDEKA) – Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat rencana revisi UU Desa Harus menghasilkan hal yang baik bagi kepentingan desa.

“Namun, tentunya masih terdapat berbagai catatan kritis terhadap implementasinya, catatan kritis ini diharapkan dapat memberikan arah yang benar dan ‘tegak lurus’ dengan Undang-Undang Desa yang telah disusun dengan baik tersebut,” ucap Wakil Ketua Komite I DPD RI Darmansyah Husein dalam membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI dengan Institute For Research Empowerment (IRE) dan Rektor Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) Sutoro Eko Yunanto membahas UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, di Gedung DPD RI Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (5/6/2023).

Pada RDPU tersebut, Wakil Ketua Komite I DPD RI Darmansyah Husein memaparkan, setelah sembilan tahun (2014-2023) penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ada banyak capaian dan kemajuan yang dicapai desa. Salah satunya adalah dengan dialokasikannya dana desa dari APBN sebagai stimulus bagi upaya memajukan dan mensejahterakan desa.

Berbagai hal yang sudah dicapai tersebut hendaknya perlu terus ditingkatkan dan disempurnakan untuk mencapai desa maju, mandiri dan sejahtera sebagaimana yang menjadi amanat Undang-Undang Desa tersebut.

Sementara itu, Rektor Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) Sutoro Eko Yunanto mengungkapkan bahwa dalam sembilan tahun pelaksanaan UU Desa hingga saat ini, yang dijalankan konsisten dalam UU Desa hanya menyisakan prosedur formal. Menurutnya di antara pasal UU Desa hanya masa jabatan kepala desa yang dijalankan secara konsisten dan konsekuen sehingga banyak mereduksi spirit awal dari pembentukan UU Desa.

“Desa dan UU Desa adalah perkara besar, yang direduksi menjadi persoalan kecil berupa program dana desa, lalu diteknikalisasi secara rumit menjadi proyek, uang, aturan, data, perangkat, aplikasi, dan lain sebagainya, harus kembali ke semangat awal pembentukannya,” ungkap Sutoro.

Artikel ini telah dibaca 41 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Bacabup KH Syaepudin: Bangun Lebak dengan Akhlakul Karimah

20 Mei 2024 - 13:05 WIB

Viral Dimedia Sosial, Seorang Bakal Calon Hadir Dipenyaluran Bansos. Warganet Bereaksi

17 Mei 2024 - 16:15 WIB

Usulan Calon PJ Bupati Bekasi Pengganti Dani Ramdan Kurang Diminati ASN Pemkab Bekasi

29 Maret 2024 - 08:57 WIB

Gelar Sosialisasi Dan Diskusi Politik, Millenial Banyumas No Golput!

13 Februari 2024 - 00:10 WIB

Mohamad Musa ; Melantik 49 Pengawas TPS Se – kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo

23 Januari 2024 - 11:36 WIB

Inilah 5 Alasan Relawan Desa Mendukung Pasangan Prabowo Gibran

18 November 2023 - 09:04 WIB

Trending di POLITIK