Komisi X DPR RI: Desa Wisata Tak Bisa Hanya Andalkan ADD, Perlu Libatkan Pengusaha

Perbesar

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih menghadiri Bimtek Pengelola Desa Wisata yang digelar oleh Kemenparekraf di Wisata Karangcengis, Desa Penusupan, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal

Tegal (DESA MERDEKA) – Agar desa wisata itu tetap berkembang, biasanya pemerintah desa berkerjasama dengan pihak ketiga.

“Pengembangan desa wisata tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tapi juga harus melibatkan pengusaha dengan harapan ada tindak lanjut atau berkelanjutan,” kata Abdul Fikri Faqih, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, saat saat memberikan Bimbingan Teknis Pengelola Desa Wisata yang digelar oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) di Wisata Karangcengis, Desa Penusupan, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Senin siang 7 Agustus 2023.

Karena itu, menurut Fikri, bahwa membangun desa wisata tidak bisa hanya mengandalkan alokasi dana desa (ADD) yang asal bisa membangun atau jaya di masa kades tertentu, namun minim pengembangan.

“Harus berkonsep ramah lingkungan, tidak menutup sumber air. Jadi harus ada evaluasi kelayakan usaha dengan dukungan 17 sub sektor ekonomi kreatif,” kata Fikri

Dia menekankan, pentingnya edukasi pengelola dan manajemen desa wisata yang berkelanjutan. Dia sangat mendukung kegiatan bimtek tersebut yang digelar di lokasi wisata dengan menghadirkan pengusaha sebagai narasumber.

“Praktisi wisata dari PHRI, agen travel, Kadin dan Apindo bisa meliat potensi wisata desa jadi industri usaha, seperti pendidikan vokasi itu yang membikin kadin seperti Jerman. Namun, di sini masih belum,” ujarnya.

Sementara itu, Mulyanto dari Kemenparekraf mengungkapkan ada sekitar 5.000 desa wisata di Indonesia yang mayoritas masih kategori rintisan dan berkembang.

“Untuk kategori mandiri persentasenya masih kecil. Yang masih kategori rintisan berkembang ada sekitar 3.000 lokasi. Memang perlu ada kolaborasi dari berbagai pihak untuk mandiri menuju go internasional,” tandasnya.

Kabid Pariwisata Dinas Parpora Kabupaten Tegal Joko mengakui mayoritas wisata desa di Kabupaten Tegal masih kategori rintisan.

Bahkan, lanjut Joko, sejak masa pandemi dari 17 desa wisata beberapa di antaranya terpaksa tutup.

“Dari 17, hanya tingga 10 desa wisata yang bertahan meski beberapa di antaranya kini berupaya untuk bangkit,” ujarnya.