Ketua DPRD Sumbar: Pemulihan Bencana Bukan Sekadar Bagi Bantuan

Perbesar

Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, mengingatkan pemerintah daerah bahwa pemulihan pascabencana yang efektif tidak bisa hanya mengandalkan insting, melainkan harus berbasis data presisi. Ia mendesak pemerintah kabupaten dan kota terdampak bencana untuk segera merampungkan penghitungan kebutuhan secara cermat agar selaras dengan kapasitas APBD masing-masing daerah.

Pesan tegas ini disampaikan Muhidi saat menyerahkan bantuan seragam batik secara simbolis di SMA Negeri 9 Padang, Selasa (6/1/2026). Ia menekankan bahwa akurasi Data Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) adalah syarat mutlak sebelum menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

“Data adalah bahan baku kebijakan. Tanpa angka yang akurat, kita tidak bisa menentukan arah kebijakan apalagi besaran anggaran yang tepat. Kita harus bergerak dengan perencanaan yang matang, bukan sekadar merespons keadaan,” ujar Muhidi.

Ujian Data di Sektor Pendidikan
Secara khusus, Muhidi menyoroti sektor pendidikan yang terdampak serius. Ia meminta Kepala SMA Negeri 9 Padang untuk tidak menunda pelaporan kerusakan fasilitas dan peralatan sekolah akibat banjir bandang yang terjadi pada 27 November 2025 lalu.

Menurutnya, keterlambatan dalam mendata kerusakan hanya akan menghambat proses penganggaran. Laporan yang masuk akan menjadi dasar bagi pemerintah provinsi untuk mengalokasikan bantuan secara proporsional.

Memasuki Fase Kritis Rehabilitasi
Sumatera Barat dijadwalkan memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada 8–9 Januari 2026. Muhidi menilai fase ini sebagai momentum kritis yang akan menentukan wajah pembangunan daerah dalam jangka pendek hingga jangka panjang.

Jika Jitupasna disusun dengan asal-asalan, risiko ketimpangan anggaran dan proyek mangkrak menjadi ancaman nyata. Sebaliknya, data yang tajam akan menjamin proses pemulihan berjalan efektif, terarah, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Ketepatan rencana pada awal tahun ini menjadi taruhan bagi kredibilitas pemerintah daerah dalam mengelola krisis. Muhidi berharap setiap pemangku kepentingan tidak meremehkan aspek administratif Jitupasna demi tercapainya pemulihan fisik dan ekonomi yang cepat di Sumatera Barat.