Jakarta [DESA MERDEKA] – Upaya pemerintah dalam mencegah stunting di tingkat desa terkendala oleh sejumlah masalah teknis dan koordinasi yang belum optimal. Hal ini terungkap dalam diskusi daring Cakap SDGs Desa episode 353, yang melibatkan para petugas pendamping keluarga (TPPS) dari berbagai daerah.
Salah satu kendala utama yang dihadapi para TPPS adalah kesulitan dalam mengunggah template Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang melibatkan dana Desa Simpan Desa (DDS). Banyak TPPS melaporkan bahwa sistem yang ada belum dapat memverifikasi data penyertaan modal dengan sumber dana DDS. Akibatnya, proses pencairan dana untuk program pencegahan stunting menjadi terhambat.
Selain masalah teknis, para TPPS juga mengeluhkan adanya ketidaksesuaian data antara berbagai sumber. Data yang dikumpulkan oleh TPPS seringkali berbeda dengan data yang tercatat dalam sistem elektronik lainnya seperti eHDW. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menyusun laporan yang akurat dan membuat perencanaan program menjadi kurang efektif.
Kurangnya koordinasi antara berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam program pencegahan stunting juga menjadi sorotan. Para TPPS merasa bahwa mereka seringkali menerima arahan yang berbeda-beda dari berbagai pihak, sehingga membuat mereka bingung dalam menjalankan tugas.
“Kami sudah melakukan pendataan rutin sejak lama, tetapi laporan yang diminta selalu berbeda-beda,” ujar Anin Sapta, seorang TPPS dari Karanganyar. “Ini membuat kami kewalahan dan kurang efektif dalam bekerja.”
Para ahli menilai bahwa kendala-kendala tersebut dapat menghambat pencapaian target penurunan stunting secara nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut.
Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:
- Penyempurnaan sistem: Pemerintah perlu memperbaiki sistem pengunggahan APBDes agar dapat mengakomodasi berbagai jenis sumber dana.
- Standarisasi data: Perlu dilakukan upaya untuk menyatukan standar data yang digunakan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam program pencegahan stunting.
- Peningkatan koordinasi: Perlu dilakukan koordinasi yang lebih baik antara berbagai OPD yang terlibat dalam program pencegahan stunting.
- Peningkatan kapasitas TPPS: Pemerintah perlu memberikan pelatihan yang lebih intensif kepada para TPPS agar mereka memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugasnya.
Dengan mengatasi kendala-kendala yang ada, diharapkan program pencegahan stunting dapat berjalan lebih efektif dan target penurunan stunting nasional dapat tercapai.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.